DAIRI – Swarahatirakyat-Dalam upaya memperkuat edukasi mengenai perlindungan hak atas tanah dan pencegahan praktik mafia tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film "Tanah Sengketa", karya sutradara Muda Saleh, Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi bersama seluruh jajaran pegawai.
Nonton bareng ini merupakan bagian dari penguatan literasi pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. Melalui media film, peserta diajak memahami berbagai persoalan sengketa tanah yang kerap terjadi di tengah masyarakat sekaligus pentingnya menjaga legalitas kepemilikan tanah sejak dini.
Film "Tanah Sengketa" yang dibintangi Dara dan Mita The Virgin menyajikan kisah drama yang sarat pesan edukatif. Cerita dalam film menggambarkan berbagai persoalan sengketa pertanahan, mulai dari lemahnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan hingga munculnya praktik mafia tanah yang merugikan pemilik hak.
Selain menyuguhkan alur cerita yang menarik, film tersebut juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum atas hak tanah, ketertiban administrasi, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai modus penipuan di bidang pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengatakan bahwa perlindungan hak atas tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memahami prosedur pertanahan yang benar, menjaga dokumen kepemilikan dengan baik, serta mengurus setiap layanan pertanahan melalui jalur resmi agar terhindar dari praktik mafia tanah.
"Literasi pertanahan menjadi benteng utama dalam mencegah sengketa tanah. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan administrasi pertanahan, maka potensi terjadinya konflik maupun tindak kejahatan pertanahan dapat diminimalkan," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berharap pesan yang disampaikan dalam film "Tanah Sengketa" dapat meningkatkan kesadaran seluruh peserta mengenai pentingnya menjaga dokumen pertanahan, melengkapi administrasi sesuai ketentuan, serta memanfaatkan layanan pertanahan secara resmi.
Dengan meningkatnya literasi pertanahan, diharapkan tercipta kepastian hukum atas hak tanah, berkurangnya potensi sengketa, serta terwujudnya pelayanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(clara)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.