JAKARTA –swarahatirakyat.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat dukungannya terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan penataan ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, serta penerbitan perizinan pemanfaatan ruang guna memastikan kelancaran pembangunan kawasan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis tersebut.
“Yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan Papua Selatan, pertama adalah penyesuaian tata ruang. Alhamdulillah, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua, terkait perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ujar Ossy Dermawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dari empat RDTR yang telah ditetapkan, tiga di antaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses perizinan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Papua Selatan.
Menurut Ossy, pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya agar pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih terarah dan mendukung iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan.
Dalam Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Wamen Ossy juga memaparkan perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Selain itu, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang masih dalam tahap proses.
KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung logistik, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari penguatan sektor pangan dan energi nasional.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan kepada kami, sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi,” tegas Ossy yang hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Lebih lanjut, Ossy menjelaskan bahwa Papua Selatan juga telah menunjukkan capaian positif dalam pemenuhan ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan realisasi mencapai 87,24 persen. Angka tersebut menjadi indikator penting dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional yang tengah digencarkan pemerintah.
Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Papua Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu sentra produksi pangan, energi, dan bioindustri nasional. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh proses pembangunan berlangsung berdasarkan tata ruang yang terencana, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
“Fondasi tata ruang yang kuat akan menjadi kunci agar pembangunan kawasan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah optimistis pembangunan KSPEAN Papua Selatan akan menjadi salah satu motor penggerak ketahanan pangan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.
(Clara siahaan)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.