Wamen Ossy Sidak Layanan Akhir Pekan di Semarang: Jangan Tunda Berkas, Pelayanan Pertanahan Harus Cepat dan Akurat

Wamen Ossy Sidak Layanan Akhir Pekan di Semarang: Jangan Tunda Berkas, Pelayanan Pertanahan Harus Cepat dan Akurat

SEMARANG/

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan layanan pertanahan tanpa penundaan berkas saat meninjau langsung pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Semarang, Sabtu (19/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), sebuah inovasi layanan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen pertanahan di hari kerja.

Dalam keterangannya, Wamen Ossy menyoroti tingginya volume permohonan layanan pertanahan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini, menurutnya, harus diimbangi dengan kecepatan kerja dan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi penumpukan berkas.

“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Kita dituntut bekerja cepat, tetapi tetap dengan tingkat akurasi yang tinggi,” ujarnya usai meninjau langsung proses pelayanan.

Ia secara tegas mengingatkan jajaran Kantor Pertanahan agar tidak menunda penyelesaian berkas. Penundaan, kata dia, hanya akan menambah beban kerja di kemudian hari serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

“Siapkan mitigasi sejak sekarang. Jangan tunda-tunda pekerjaan, selesaikan segera agar tidak menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.

Selain percepatan, Wamen Ossy juga mendorong lahirnya berbagai inovasi di tingkat Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan. Inovasi tersebut dinilai penting untuk menyederhanakan proses bisnis pertanahan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan data dan informasi dari daerah agar kebijakan yang diambil pemerintah pusat selaras dengan kondisi riil di lapangan.

“Informasi dari daerah sangat penting agar kebijakan yang kita ambil tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Tidak hanya fokus pada aspek internal, Wamen Ossy turut menyoroti pentingnya penguatan komunikasi dan sinergi lintas sektor. Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang optimal, transparan, dan minim hambatan.

Melalui langkah percepatan, inovasi, serta penguatan koordinasi ini, ATR/BPN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(clara)