Bangun Kesadaran Generasi Muda, Menteri ATR/BPN Tekankan Nilai Ekonomi Tanah di Kampus UIN Datokarama Palu

Palu/swarahatirakyat.com

Upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya legalitas pertanahan terus digencarkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026), dengan menekankan bahwa tanah memiliki nilai ekonomi yang besar apabila didukung oleh kepastian hukum.

Dalam paparannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki tanah namun belum bersertipikat, sehingga aset tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Tanah yang belum bersertipikat belum memiliki nilai ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan program PRONA yang kemudian dilanjutkan dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” jelasnya di hadapan mahasiswa di Auditorium kampus tersebut.

Ia juga mengutip pemikiran ekonom dunia, Hernando de Soto, yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus melalui pemberian akses legal terhadap aset, termasuk tanah. Sertipikat tanah, menurutnya, merupakan instrumen penting dalam membuka akses masyarakat ke sistem ekonomi formal.

Tanpa kepastian hukum, tanah tidak dapat dijadikan agunan, sulit diakses oleh lembaga keuangan, serta berpotensi menimbulkan konflik agraria. Oleh sebab itu, percepatan sertipikasi tanah menjadi prioritas strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Menteri Nusron juga mengungkapkan capaian signifikan program sertipikasi tanah nasional. Jika sebelum tahun 2017 jumlah sertipikat baru mencapai sekitar 45 juta bidang, kini telah meningkat menjadi 126 juta bidang. Meski demikian, masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.

Dengan paparan tersebut, ia berharap mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi pertanahan di tengah masyarakat.

“Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu memahami sekaligus menyebarluaskan pentingnya kepastian hukum atas tanah,” tegasnya.

Kegiatan kuliah umum ini turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim beserta jajaran.

Hadir pula Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, bersama civitas academica yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui forum akademik ini, sinergi antara pemerintah dan kalangan perguruan tinggi diharapkan semakin kuat dalam mendorong pemahaman publik mengenai pentingnya legalitas tanah sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(clara)