Oleh: Clara Trimahdany Siahaan
Dairi /// Swarahatirakyat /// 20 Februari 2025 menjadi titik awal perjalanan baru bagi Kabupaten Dairi. Pada hari itu, Vickner Sinaga resmi dilantik sebagai Bupati Dairi dan selanjutnya mengikuti orientasi kepemimpinan di Magelang. Sejak saat itu, arah pembangunan Dairi memasuki fase konsolidasi dan pembuktian.
Satu tahun dalam pemerintahan bukan sekadar angka. Ia adalah masa evaluasi publik: apakah kepemimpinan berhenti pada retorika, atau benar-benar menjelma menjadi kerja nyata.
Memang, pada tahun pertama ini pemerintah masih melanjutkan sejumlah program yang telah dirancang sebelumnya. Secara struktural, kerja yang sepenuhnya berjalan dalam konfigurasi birokrasi baru mulai efektif setelah pelantikan pejabat eselon II pada 30 Desember 2025. Artinya, ritme kerja murni dalam formasi lengkap baru berjalan beberapa bulan. Namun arah kepemimpinan sudah mulai terlihat jelas.
Kepemimpinan yang Turun, Bukan Menunggu
Sejak awal, pendekatan yang dibangun bukan sekadar administratif. Ada respons cepat terhadap keluhan masyarakat, kehadiran langsung di lapangan, serta keberanian mengambil keputusan strategis.
Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu capaian konkret. Masyarakat kini dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dibebani biaya. Bagi warga kecil, ini bukan sekadar kebijakan teknis—ini adalah rasa aman.
Di sektor sosial, bantuan semakin inklusif. Di sektor ekonomi, UMKM mendapat perhatian dan pendampingan. Pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi rakyat.
Investasi SDM: Sekolah Rakyat dan Reformasi Mental Aparatur
Keberhasilan memperoleh satu dari 104 Sekolah Rakyat program Kementerian Sosial merupakan langkah strategis. Pembangunannya akan segera dimulai sebagai investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Pelatihan etos kerja bagi kepala desa, lurah, serta perangkat kabupaten juga menunjukkan keseriusan membangun birokrasi yang profesional. Reformasi pelayanan publik dimulai dari perubahan pola pikir aparatur.
Ekonomi Agraris yang Membutuhkan Penguatan Kelembagaan
Secara geografis, Dairi berada di dataran tinggi 700–1.250 mdpl dengan udara sejuk dan menjadi penyangga ekosistem Danau Toba. Dengan 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi.
Kopi Arabika dan Robusta, jagung, kentang, nilam, kemenyan, sayur-mayur, hingga durian khas Dairi memiliki potensi besar. Namun potensi tanpa penguatan kelembagaan ekonomi akan sulit menembus pasar yang lebih luas.
Di sinilah keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi penting. Dairi turut berpartisipasi dalam program nasional pendirian 169 Koperasi Merah Putih. Kehadiran koperasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah konsolidasi petani, pelaku UMKM, dan kelompok usaha desa agar memiliki daya tawar lebih kuat, akses permodalan yang lebih sehat, serta jalur distribusi yang lebih terorganisir. Jika dikelola secara profesional dan transparan, koperasi ini dapat menjadi motor penggerak hilirisasi produk pertanian Dairi.
Lingkungan, MBG, dan Momentum Geopark Dunia
Komitmen ekologis diwujudkan melalui program satu juta pohon yang kini telah mencapai sekitar 45 ribu batang di berbagai kecamatan. Sebagai daerah penyangga Danau Toba, langkah ini bukan simbolis, melainkan kebutuhan strategis jangka panjang.
Dalam pelaksanaan program MBG, capaian juga menunjukkan progres signifikan. Hampir 24 MBG telah berjalan di berbagai wilayah. Angka ini memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
Secara regional, dukungan terhadap pengembalian green card UNESCO bagi Toba Caldera sebagai UNESCO Global Geopark menjadi momentum penting. Status ini membuka peluang ekonomi berbasis pariwisata berkelanjutan dan konservasi lingkungan.
Destinasi seperti Taman Wisata Iman sebagai simbol toleransi lintas agama perlu terus ditata secara profesional tanpa menghilangkan nilai sejarah dan kearifan lokal.
Ujian Kepemimpinan: Melampaui Batas Administratif
Kepemimpinan sejati terlihat ketika persoalan berada di luar kewenangan formal.
Penimbunan berem jalan provinsi di dekat Jembatan Lae Pandaroh menjadi contoh nyata. Jalan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Dairi—risiko keselamatan meningkat, distribusi hasil pertanian terganggu, dan aktivitas ekonomi melambat.
Alih-alih berlindung di balik batas administratif, Bupati memilih memperjuangkan persoalan tersebut dengan menemui pihak BBPJN di tingkat provinsi untuk mendorong percepatan penanganan.
Di sinilah esensi kepemimpinan: tidak berhenti pada kewenangan formal, tetapi melampauinya demi kepentingan rakyat.
Fondasi Sudah Dibangun, Konsistensi Jadi Penentu
Gangguan distribusi BBM yang sempat terjadi menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi membutuhkan sistem mitigasi yang lebih kuat. Koordinasi lintas sektor harus terus diperbaiki.
Namun dalam 365 hari pertama ini, fondasi telah diletakkan. Ada keberanian, ada konsolidasi, ada kemauan membangun.
Bagi masyarakat Batak Pakpak di Tanoh Dairi, kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggilan moral—marhite hamoraon, hagabeon, dohot hasangapon. Kepemimpinan harus menghadirkan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kehormatan.
Nilai marsiadapari—
saling menopang menjadi roh pembangunan.
Sejarah tidak mencatat banyaknya seremoni, tetapi mencatat siapa yang bekerja dan konsisten menjaga arah.
Jika tahun pertama adalah fondasi, maka tahun-tahun berikutnya adalah ujian keteguhan.
Dan di Tanoh Dairi, harapan itu sedang bergerak.()
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.