Komisi II DPR RI Gelar Rapat Kerja, Kementerian ATR/BPN Diminta Paparkan Evaluasi dan Proyeksi Program 2025

Jakarta/swarahatirakyat com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 24 November 2025. Agenda tersebut akan membahas evaluasi menyeluruh program kerja tahun 2025 sekaligus proyeksi kebijakan strategis kementerian ke depan.

Undangan resmi dengan Nomor 398/UND-PR.02.01/XI/2025, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dr. Dalu Agung Darmawan, M.Si., pada 21 November 2025, menegaskan pentingnya pelaksanaan rapat tersebut dan mengharuskan kehadiran para pejabat terkait secara tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Agenda Penting untuk Menyongsong Arah Kebijakan 2025

Rapat akan dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II (KK. III) Gedung Nusantara, DPR RI Senayan, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN memberikan gambaran komprehensif terkait:

Capaian kinerja program prioritas 2025

Evaluasi hambatan dan keberhasilan implementasi kebijakan

Proyeksi dan langkah lanjutan program strategis nasional di sektor agraria dan tata ruang

Para peserta rapat diminta mengenakan pakaian batik lengan panjang.

Susunan Pejabat yang Hadir

Berdasarkan lampiran undangan, kehadiran pejabat dibagi menjadi dua kategori: fisik dan daring (online).

Hadir Secara Fisik:

1. Menteri ATR/Kepala BPN

2. Sekretaris Jenderal

3. Para Direktur Jenderal

4. Inspektur Jenderal

5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hadir Secara Online:

1. Para Kepala Biro

2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.

3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal

4. Sekretaris BPSDM

5. Sekretaris Inspektorat Jenderal

6. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

7. Para Kepala Kantor Wilayah BPN

8. Para Kepala Kantor Pertanahan

Surat undangan tersebut juga mengingatkan agar setiap pejabat yang ditunjuk mempersiapkan bahan pendukung dan materi teknis sesuai agenda rapat. Kehadiran langsung dipertegas sebagai bentuk akuntabilitas Kementerian ATR/BPN dalam proses evaluasi kinerja bersama legislatif.

Dukungan Tembusan

Tembusan undangan turut disampaikan kepada:

Menteri ATR/Kepala BPN

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN

Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam memastikan program-program strategis ATR/BPN, seperti reforma agraria, sertipikasi tanah, penataan ruang, dan peningkatan layanan pertanahan, tetap berjalan efektif serta berkontribusi pada pembangunan nasional.(clara s)