Medan,(SHR) Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumatera Utara Konfrensi Pers, Jumat (24/2/2023), Di Namira Cafe Jam 14.00 wib jalan Sampurna (Samping UISU),Agenda Terkait Fasilitas Umum SPAM Mebidang,Jalan Sei Mayan Binjai.
Sehubungan dengan adanya Proyek APBN Tahun Anggara 2022 yang dikerjakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan Rakyat (PUPR) melalui direktorat Jenderal Cipta Karya, Membangun sejumlah sistem pengolahan air minum (SPAM), Khususnya Wilayah Medan, Binjai,dan Deliserdang, yang menelan anggaran biaya berkisar RP 700.000.000.000 dengan volume akan melayani kebutuhan air minum untuk 88.000 sambungan rumah (SR) atau setara dengan 440.000 jiwa dengan area pelayanan meliputi 10 kecamatan di Kota Medan, dua kecamatan di Kota Binjai dan satu kecamatan di Kabupaten Deliserdang.
Dalam hal ini proses pengerjaannya mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diduga tidak sesuai SOP dan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis, Yang Mana beberapa rekanan kerja tidak sesuai Kontrak dan melanggar beberapa item Kesepakatan.
Adapun pengerjaan galian yang bertepatan dijalan Nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Deliserdang menuju Kota Medan khususnya kecamatan Sunggal kini mendapat sorotan,yang ditemukan dilapangan Bahwa ada pengerjaan galian berkisar 30 Milyar yang diduga asal Jadi.
Ada empat perusahaan yang mengerjakan pekerjaan galian pipa tersebut diantaranya:
PT.Bina Pemuda
PT.Manolo Putra
PT.Parik Sambungan
PT Kalirandoe Jaya Abadi
" Keempat perusahaan tersebut diatas, merupakan Subkontraktor dari PT Abipraya - Hutamakarya KSO pada proyek pembangunan jaringan Distribusi Utama SPAM mebidang di Medan untuk perkerjaan pengeboran dan pemasangan pipa steel dengan diameter 1200 MM. Sepengetahuan kami, perkerjaan yang dimaksud tentunya harus dikerjakan dengan menggunakan peralatan dengan spesifikasi teknis yang sesuai Perencanaan, dengan yang di syaratkan dalam dokumen lelang dan dokumen syarat Tekni Kontrak PT Abipraya- Hutama Karya KSO.
" Bilamana terjadi penyimpanan atau perbedaan peralatan tentunya menimbulkan indikasi adanya kesengajaan atau pembiaran untuk melanggar ketentuan pada dokumen tender dan dokumen syarat teknis pelaksanaan,sesuai pengamatan kami dilapangan dari ke empat Subkontraktor yang bekerja pada pekerjaan yang dimaksud, terkait dengan peralatan yang digunakan sebagi berikut:
PT Bina Pemuda dan PT . Manolo Putera menggunakan peralatan Jacking Boring Auger dan HDD ( Tidak mengunakan tenaga manusia untuk masuk menggali di area pipa yang sempit,kurang oksigen sepanjang pipa yang dimasuki ke dalam tanah pada kedalaman 3 meter permukaan tanah dengan panjang pipa lebih kurang 50 meter- 100 meter.
" Fakta yang kami amati maka secara nyata telah terjadi pembiayaan dan dengan sengaja tidak mengikuti apa yang menjadi persyaratan teknis, meliputi factor teknis dalam kesehatan kerja,yang mana meliputi:
PT Abipraya - Hutama Karya KSO tidak berkerja secara profesional sebagaimana seharusnya perusahaan BUMN dengan sengaja mengerjakan proyek pemerintah tanpa mengingkari syarat teknis,
PT Abipraya - Hutama Karya KSO, Bekerja tidak sesuai dengan penawaran kerja dengan secara sengaja menggunakan peralatan yang berbeda dari syarat teknis, PT Abipraya - Hutama Karya KSO, Berkerja tanpa memperdulikan keselamatan kerja pekerja dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan dengan alat boring, Pihak Konsultan pengawasan juga dalam hal ini yang seharusnya melakukan pengawasan atau pemenuhan syarat teknis, Dokumen tender dan dokumen penawaran teryata terindikasi Melakukan pembiaran atau sengaja tutup mata atas kondisi pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya berakhir di Desember 2022 terjadi addendum yang menimbulkan kerugian negara kerena pekerjaan dilakukan secara manual.
Dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada bapak president Republik Indonesia, beserta lembaga yang terkait untuk diambil tindakan hukum terhadap PT Abipraya - Hutama Karya KSO yang diduga kuat melakukan tindakan KKN yang merugikan negara Milyaran rupiah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Masyarakat Bersatu Yudhi Wiliam Pranata dan Muhammad Zainuddin Daulay sebagai Koordinator Gerakan Masyarakat Bersatu berharap meminta Bapak Presiden Republik Indonesia Ir Hj Joko Widodo untuk turun kelapangan, baik disitu ada Presiden, ada Kementerian MPR, ada Kementerian BUMN ada Ketua DPR RI ada Komisi V DPR RI, Gubernur DKI Gubernur Provinsi Sumut. dan saksi terkait atau lembaga terkait, boleh sama kita lihat kondisi seperti apa, kalau kayak seperti ini dikerjakan mau macamana proyek APBN akan diselesaikan, dugaan kuat antara pihak konsultan dan Pihak Perusahaan bersama Kementerian BUMN Atau PT Adikarya mungkin sudah jelas, satu lagi catatan, Konfrensi pers hari ini bukan ini saja kami gerakan masyarakat bersatu Indonesia raya akan turun aksi kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Provinsi Sumut dan Satker Kementerian DPR serta di lokasi perkerjaan, untuk meminta transfaran satker terkait proyek ini dan uang negara dipakai.
Kami berharap bisa didengar bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Hj Joko Widodo, bisa juga didengar Kementerian MPR, bisa juga didengar Kementerian BUMN, bisa juga didengar Ketua DPR RI, bisa juga didengar Komisi V DPR RI, bisa juga didengar Gubernur DKI dan bisa juga didengar Gubernur Provinsi Sumut.
Terkait komisi Sumatera Utara khususnya proyek SPAM media dengan menggunakan APBN 700 Milyar" Ungkap Yudhi.(Tim)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.