Medan//Swarahatirakyat//Muhammad Dasuki Nasution, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek lanjutan pembangunan dinding penahan tebing (dek) Sungai Batang Ayumi, Kota Padangsidimpuan, mengaku menjalankan proyek tersebut atas perintah almarhum Imbalo Siregar yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padangsidimpuan.Pengakuan tersebut terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Batara Ebenezer, yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam dakwaan, JPU juga mengungkap adanya dugaan pengaturan tender proyek tahun anggaran 2022 untuk memenangkan CV Karya Indah Sumatera sebagai pelaksana pekerjaan.Rudi Sahputra Nasution selaku Komanditer CV Karya Indah Sumatera diduga telah bersepakat dengan Muhammad Dasuki Nasution selaku PPK dan Firmansyah Pohan selaku Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera untuk mengatur kemenangan perusahaan tersebut dalam tender.Terdakwa Rudi Sahputra Nasution bertemu dan bersepakat dengan Muhammad Dasuki Nasution selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Firmansyah Pohan selaku Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera untuk menjadi pemenang tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Dek di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Tahun Anggaran 2022,” demikian petikan surat dakwaan JPU.
Jaksa selanjutnya mengungkap pertemuan antara Rudi dan Firmansyah dengan Dasuki di Rumah Makan Angin Berhembus. Dalam pertemuan tersebut, Dasuki diduga membocorkan dokumen gambar teknis serta harga satuan pekerjaan kepada pihak CV Karya Indah Sumatera.informasi itu diduga diberikan agar perusahaan tersebut dapat memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi dalam proses lelang.
Dugaan pengaturan tender juga diperkuat dengan adanya aliran uang sebesar Rp25 juta dari Rudi kepada Dasuki melalui Firmansyah Pohan. Dalam berkas perkara terpisah, uang tersebut diduga akan diteruskan kepada jajaran kelompok kerja (Pokja) pemilihan untuk memenangkan CV Karya Indah Sumatera.Selain pengaturan tender, proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pekerjaan lanjutan pembangunan dek di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.101.311.270.Bangunan yang semestinya berfungsi sebagai penahan tebing dan pengaman aliran sungai justru dikerjakan menyerupai bangunan taman rekreasi atau Taman Torjam.
Pengerjaannya juga tidak mematuhi saran teknis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Akibatnya, bangunan tersebut tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya hingga akhirnya hancur total setelah diterjang luapan air.Sementara itu, Firmansyah Pohan mengaku dijebak dan hanya namanya yang digunakan dalam perusahaan. Ia mengaku segan menolak permintaan Rudi karena merasa memiliki utang budi.
Nama Rudi Sahputra Nasution bukan kali pertama terseret perkara korupsi. Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam perkara korupsi tujuh paket pengadaan di PDAM Tirtasari Binjai tahun anggaran 2019–2020 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp771,4 juta.Dalam perkara tersebut, Rudi yang menjabat Direktur CV Taufan diduga memanfaatkan kedekatannya dengan Direktur Utama PDAM Tirtasari saat itu, Taufiq, untuk memuluskan proses pengadaan barang dan jasa.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Rudi pada 30 Juni 2025.Kini, Rudi kembali menghadapi perkara dugaan korupsi. Dalam perkara pembangunan dek Sungai Batang Ayumi ini, JPU mengungkap dugaan pengaturan tender sejak awal, sementara proyek tersebut berdasarkan audit investigatif BPK mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.(BR)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.