Medan//Swarahatirakyat//Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi, Dr. H. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, MM., M.Si.dituntut 7 tahun 6 bulan penjara karena terbukti korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak ( BBM) yang merugikan negara Rp 863 juta lebih Selain itu,terdakwa Hasbie juga dibebani membayar denda Rp 250juta subsider 90 hari.Tidak cuma itu terdakwa dihukum membayar Uang Pengganti( UP) kerugian negara sebesar Rp 563 juta subsider 4 tahun,Menuntut agar terdakwa hasbie dihukum 7 tahun 6 bulan penjara denda Rp 250 juta subsider 90 hari plus membayar UP Rp 563 juta subsider 4 tahun penjara,” kata JPU Teo Pasaribu dalam nota tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Denny Syahputra yang dibacakan di Ruang Cakra VII, Senin (9/11/2026)
Selain terdakwa Hasbie, juga dituntut Zul Hadin selaku eks Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK).Zul Hadin dituntut 6 tahun 6 bulan denda Rp250 juta subsider 90 hari serta UP Rp 100 juta subsider 3 tahun 3 bulan,Sementara eks Bendahara Pengeluaran Meifiansyah dituntut 7 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 90 hari serta membayar UP Rp 200 juta subsider 3 tahun 6 bulan
Menurut JPU, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.JPU juga mempertimbangkan hal memberatkan, tindakan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, berbelit- belit sehingga menyulitkan persidangan
Sedangkan yang meringankan para terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum atas tuntutan JPU tersebut, para terdakwa akan mengajukan nota pembelaan pada sidang lanjutan Senin mendatang Diketahui, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan Tahun Anggaran 2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.016.444.
Diungkapkan JPU, perbuatan itu dilakukan saat Hasbie menjabat sebagai Kepala DLH sekaligus Pengguna Anggaran (PA), bersama Bendahara Pengeluaran Meifiansyah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zul Hadin melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran BBM bersubsidi.
Dijelaskan, terdakwa Hasbie memerintahkan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya, bersama PPTK dan bendahara pengeluaran, ia diduga bersepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar sekaligus melakukan pembelian BBM di SPBU.
Jaksa juga menyebut terdakwa mengetahui bendahara pengeluaran membuat struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagai dokumen pendukung pencairan anggaran.
Bahkan, terdakwa diduga memerintahkan penyediaan printer thermal untuk mencetak struk pembelian BBM fiktif yang kemudian digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Terdakwa juga diduga menyetujui nota dinas permintaan pembayaran belanja BBM, kuitansi, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), hingga menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar pencairan dana tanpa memeriksa kebenaran transaksi pembelian BBMDalam dakwaan diungkapkan, pada awal Tahun Anggaran 2024, DLH Kota Tebing Tinggi mengalokasikan anggaran belanja BBM kendaraan operasional persampahan sebesar Rp1.124.930.000
Setelah perubahan anggaran, nilainya meningkat menjadi Rp1.421.810.000.Sepanjang tahun anggaran tersebut diterbitkan puluhan nota dinas, kuitansi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan anggaran.berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite untuk angkutan persampahan DLH Kota Tebing Tinggi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp863.016.444.
Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah faktur pembelian BBM yang dipertanggungjawabkan ternyata tidak diterbitkan oleh SPBU terkait. Ditemukan pula perbedaan bentuk dan format faktur, sementara nama operator yang tercantum bukan merupakan pegawai SPBU tersebut.Data transaksi dari PT Pertamina Patra Niaga juga menunjukkan nilai pembelian BBM yang sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan nilai yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen pencairan anggaran.(BR)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.