Menteri Nusron Buka PRESTASI Bersama KPK, Tekankan Semangat Mempermudah Pelayanan kepada Masyarakat

CIKEAS –Swarahatirakyat.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya membangun aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas sekaligus memiliki semangat untuk memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah urusan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 40 ASN Kementerian ATR/BPN yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN. Program PRESTASI menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur melalui pendidikan antikorupsi sekaligus mendukung transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.

“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” tegas Menteri Nusron.

Menurutnya, semangat tersebut harus diwujudkan dalam perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menjadi semakin penting karena sekitar 75–80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Menteri Nusron menyambut positif pelaksanaan PRESTASI karena sejalan dengan agenda transformasi pelayanan yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN.

Ia menjelaskan, keberhasilan transformasi pelayanan ditopang oleh dua unsur utama, yakni sistem dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, sistem pelayanan yang baik harus diiringi dengan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta orientasi kuat terhadap kepentingan masyarakat.

“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat sungguh gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan. Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa PRESTASI diarahkan untuk membangun mentalitas dan moralitas ASN agar memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan korupsi, termasuk ketika memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” ujar Ibnu.

Melalui PRESTASI, Kementerian ATR/BPN bersama KPK mendorong agar nilai-nilai integritas tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas, pelayanan kepada masyarakat, serta setiap proses pengambilan keputusan.

Penguatan integritas tersebut diharapkan mampu membentuk budaya kerja ASN yang profesional, bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang tidak hanya menghasilkan sistem yang semakin efektif, tetapi juga menghadirkan aparatur yang benar-benar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan terpercaya.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto. Turut hadir Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin.

Kegiatan PRESTASI menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat komitmen Kementerian ATR/BPN untuk membangun birokrasi berintegritas sekaligus menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin dekat, mudah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.(clara)