Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Buka Evaluasi Setahun LANDLAB, Perkuat Kebijakan Pertanahan Modern Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta – swarahatirakyat.com
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting bertajuk The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement atau LANDLAB di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan agar hasil kolaborasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pertanahan yang efektif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya bertujuan menilai capaian program, tetapi juga memastikan seluruh pengetahuan, pengalaman, serta rekomendasi yang dihasilkan mampu diimplementasikan menjadi kebijakan publik yang praktis dan berdampak luas.

«"Tujuan kita hari ini bukan sekadar mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata," ujar Ossy Dermawan.»

LANDLAB merupakan proyek kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama Badan Bank Tanah, dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bentuk bantuan teknis. Program yang berlangsung sejak 28 April 2025 hingga 27 April 2028 ini berfokus pada penguatan kapasitas penyusunan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah.

Pelaksanaan proyek LANDLAB dibagi ke dalam tiga Technical Working Group (TWG), yakni pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah. Melalui tiga kelompok kerja tersebut, diharapkan lahir berbagai kebijakan berbasis data, penguatan kelembagaan, serta inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.

Menurut Wamen Ossy, penguatan tata kelola pertanahan menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia memerlukan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Selama satu tahun pelaksanaannya, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, di antaranya pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah. Berbagai pembahasan tersebut diharapkan mampu melahirkan solusi inovatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Wamen ATR/BPN juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan komitmen dan kolaborasi kuat dalam mendukung reformasi sektor pertanahan di Indonesia.

"Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita," ungkapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko. Ia menilai pelaksanaan proyek LANDLAB selama tahun pertama menunjukkan perkembangan yang positif di setiap kelompok kerja teknis.

"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini. Saya sangat menantikan kolaborasi kita dan sukses pembangunan selanjutnya," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan, bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, memaparkan perkembangan dan capaian pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Donny Erwan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Melalui evaluasi ini, Kementerian ATR/BPN bersama JICA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pertanahan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(clara)