Jakarta // SHR // Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa pertemuan ini bersifat rutin. Presiden Prabowo ingin mendengarkan langsung laporan dan pandangan dari pimpinan TNI, sekaligus memberikan arahan strategis sebagai Panglima Tertinggi.
“Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah arahan terkait strategi pertahanan dan keamanan nasional, termasuk rencana geostrategis ke depan,” demikian keterangan dalam unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (17/1/2026).
Selain membahas isu pertahanan, Presiden juga menekankan peran TNI dalam mendukung penugasan nasional, termasuk percepatan penanganan bencana alam di sejumlah wilayah.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Aceh, Presiden Prabowo menugaskan TNI dan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana banjir di Sumatera melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Menindaklanjuti penugasan tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Minggu (4/1/2026). Satgas Kuala meninjau langsung kondisi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat banjir.
Peninjauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter untuk memperoleh gambaran menyeluruh kondisi sedimentasi sungai dan kawasan muara. Selanjutnya, peninjauan darat dan laut dilakukan menggunakan kapal guna memahami secara detail permasalahan teknis di lapangan.
Usai peninjauan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang.
Rapat tersebut difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menhan menegaskan pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala akan dimulai dalam dua pekan ke depan. Normalisasi sungai dan muara diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air, aktivitas nelayan, pertanian, serta perdagangan masyarakat setempat.
“Satgas Kuala tidak hanya bertujuan melakukan normalisasi sungai, tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan bantaran sungai dan muara,” ujar Sjafrie.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah menghadirkan solusi terpadu dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.( Jun )
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.