Medan, SHR - Tiga kelompok organisasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sumatera Utara yakni. Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH), Persaudaraan Pemuda Indonesia (PPI) Sumatera Utara, dan Progressive Democracy Watch
(PRODEWA). Mereka masuk melompat pagar hanya sampai di depan pintu masuk kantor Wali Kota Medan dan disinilah mereka bertemu denga Ikhsan mengaku mewakili Kabag pem menyampaikan orasi dan duduk bersama.
Menyampaikan pernyataan sikap resmi kepada publik pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait insiden pembungkaman kebebasan pers yang terjadi di Kota Medan pada Rabu, 16 Juli 2025 yang lalu dalam kegiatan resmi Wali Kota Medan, ungkap Nugraha Ferdino Koordinator aksi.
Sdr. Rico Tri Putra Bayu Was di Balaikota Medan terjadi tindakan yang kami nilai arogan membatasi, bahkan menghalangi kerja wartawan, ujarnya. Tindakan itu dilakukan oleh Bidang Media dan Monitoring, ujar Nugra.
Itu adalah bentuk nyata pelecehan terhadap kebebasan pers, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan melanggar konstitusi negara Pasal 28F UU 2945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyebarkan informasi, serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, ungkapnya.
Ditanya wartawan SHR, apa kelebihan wartawan dari pejabat Wali Kota. Nugra Ferdino menjawab tanpa ada wartawan demokrasi tidak akan berjalan dan pembangunan tidak berjalan, wartawan lah mengawasi pembangunan, katanya dan mengungkapkan. Menghalangi wartawan meliput sama saja menghalangi masyarakat memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya, katanya menjawab pertanyaan SHR. (BR)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.