GMP Sumut: Kejatisu Dinilai Mandul dalam Mengungkap Dugaan KKN Proyek Tanggul Sungai Aek Natas

Medan,(SHR) Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa secara damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejatisu) Sumatera Utara. Aksi tersebut bertujuan untuk menyoroti kinerja Kejatisu yang dinilai mandul dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terkait proyek Tanggul Sungai Aek Natas di Bandar Durian,(17/2/2025).

Tanggapan dari Kejatisu datang melalui bagian Intelijen, Fransiska, yang menyampaikan bahwa dugaan KKN dalam proyek tersebut sedang dalam proses penyelidikan. Kejatisu pun menunggu surat perintah dari atasan untuk melanjutkan tahapan penyidikan lebih lanjut.

Dalam orasinya, Ramdhan, Koordinator Aksi GMP Sumut, menyampaikan bahwa praktik KKN merupakan tantangan besar bagi bangsa dan negara karena merugikan hak serta kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah KKN, negara telah membentuk berbagai lembaga penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan. Namun, kenyataannya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dianggap tidak efektif atau "mandul" dalam menangani dugaan KKN terkait proyek Tanggul Sungai Aek Natas Bandar Durian.

GMP Sumut menyoroti bahwa mereka telah melakukan unjuk rasa pada 9 Januari 2025 dan menyerahkan laporan kepada PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 17 Januari 2025, sesuai instruksi hasil aksi pada 9 Januari tersebut. Namun, tidak ada perkembangan signifikan yang menunjukkan adanya progres dalam penanganan kasus ini, dan Kejaksaan dianggap tidak berbuat banyak. GMP Sumut merasa ada indikasi permainan antara aparat penegak hukum dengan oknum-oknum terkait dalam kasus ini.

M. Idris Sarumpaet, Ketua GMP Sumut, mendesak agar Kejaksaan segera membuka penyelidikan terhadap dugaan KKN dalam proyek Tanggul Sungai Aek Natas tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa pihak yang terlibat, baik dari pemerintah (termasuk Kadis PUPR Sumut), PPK, serta kontraktor CV Bina Persada, harus ditindak sesuai hukum. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan aparat penegak hukum tidak semakin hilang.(Tim)