Dairi,(SHR)Terkait demo yang diprakarsai kelompok ormas yang menamakan dirinya Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran Negara(AP2N) Rabu 25/1/2023 di jalan SM raja mulai dari kantor DPRD dan sampai kantor Bupati ,terkesan tidak mengindahkan budaya.
Dimana aksi demo saat itu bertopik "omong kosong bupati Dairi,mengakibatkan tragedi kemanusiaan di RSUD berlanjut terus ,Copot Direktur RSUD Psalmen Saragih!"itulah kata kata terbentang di spanduk.
Yang di maksud tragedi kemanusiaan
kematian bayi tertanggal 9/1/2023 yang menurut penelusuran tim kami bahwa saat sang ibu di bawa kerumah sakit keadaan sudah pecah ketuban dan bayi sudah meninggal dalam kandungan. Dan jika bayi itu masih hidup,mengapa harus Dirut RSUD yang bertanggung jawab?sementara ada oknum dokter yang bertanggung jawab atas tugas nya itu,tapi mengapa harus dirut dan bupati yang disalahkan?
Dalam penyampaian orasi yang saat itu jelas tidak menghargai Bupati Dairi.Saat bupati Dairi turun,duduk dilantai dengan nada semena mena dan tidak santun pembicara dengan gamblang menunjuk dan menyebut "kau"terhadap bapak Dairi.
"HC.Abdul Angkat seorang tokoh masyarakat ,menyayangkan para pendemo yang intelektual tapi tidak dapat santun dalam menyampaikan tuntutan nya.Seorang Bupati bukanlah malaikat yang jika ada ruangan kantornya dirumah sakit harus tiap hari dirumah sakit, beliau bapak kita harus meninjau menjaga,anak anak nya di 15 kecamatan,161 desa,beliau juga harus tugas luar misalnya di kantor kementrian dijakarta,undangan Gubernur Dan lain sebaginya,"paparnya.
"Mari kita ciptakan situasi damai agar semua aman,dan kondusif,jangan mau di tunggangi oleh kepentingan pribadi seseorang atau kelompok.jika ada kelalaian Bupati mari kita ingatkan,karna manusia adalah makhluk khilaf, dan Dairi adalah Daerah Adat yang berbudaya mari kita lestarikan dengan sikap dan watak kita sehari hari ,kita rakyat Indonesia duduk di negara yang berdemokrasi Pancasila"tambah Abdul Angkat.
Saat tim menemui Dapot Tamba ka.BKPSDM menjelaskan," sampai hari ini persoalan tersebut masih ditangani oleh tim pemeriksa yang dibentuk dari unsur pengawasan, kepegawaian, unsur atasan langsung, bagian hukum, dan bagian organisasi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Dairi,"katanya.
"Kasus meninggalnya bayi di RSUD Sidikalang beberapa waktu lalu terus diproses. Sesuai dengan tugas dan fungsinya BKPSDM sebagai salah satu tim pemeriksa, dokter penanggung jawab pasien, direktur rumah sakit, dan bidan yang menangani pasien sudah dipanggil dan dimintai keterangan," kata Dapot Tamba, kamis (26/1/2023).
Dijelaskan Dapot, tim pemeriksa yang terdiri dari beberapa unsur itu mempertanyakan soal penanganan pasien, hingga dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil RSUD Sidikalang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Kami memanggil dokter dan bidan yang menangani satu persatu bukan sekaligus semua,jadi banyak yang ditanya, jadi agak lama. Misalnya begini, ada dokter A bilang ini bidan yang menangani. Nah,artinya siapa disebut seseorang pasti dipanggil juga. Intinya pemeriksaanya detail," kata Dapot Tamba.
"Kepada seluruh pihak dapat bersabar menunggu keputusan sampai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh tim penegakan disiplin, komite medik, manajemen sehingga nantinya kasus ini rampung dan clear,"Dapot tambah menutup perbincangan dengan tim.
Sementara ketua Karang Taruna David Silitonga mengapresiasi para masyarakat yang turun untuk mengkritisi Pelayanan Pemerintah Dairi khususnya Rumah Sakit, hanya kita menyesalkan aksi Joget di depan kantor bupati Karna yang kita tuntut adalah tragedi kemanusian.(Tim)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.