Medan,(SHR)Banyaknya kecaman terhadap seleksi penerimaan direksi BUMD kota medan harus di sikapi oleh walikota, meski itu kecamannya dari seorang masyarakat yang tidak punya kapasitas di pemerintahan ataupun bukan seorang tokoh masyarakat kota medan.
Hal ini di jelaskan oleh Dedi Harvy Syahari Ketua Garuda Merah Putih Community saat wawancara bersama wartawan ,Sabtu (10/7/2021).
Lanjutnya, Mengapa hal itu ia katakan ?Karena masyarakat tersebut juga punya andil di kota medan yaitu PEMBAYAR PAJAK! Dan mungkin juga masyarakat yang lain, karena sistem atau persyaratan yang di buat panitia seleksi di duga tidak transparan dan justru di duga dan di anggap menyalahi peraturan yang mereka buat sendiri,pungkasnya.
Salah satu contoh adalah tidak di lakukannya verifikasi faktual terhadap persyaratan peserta yang mengikuti seleksi sementara di duga ada di kalangan peserta tersebut ujug ujug sudah memiliki strata 1 dan juga duduk di ormas dan memiliki riwayat kerja di perusahaan sementara persyaratan yang di buat oleh pansel mengharamkan itu dalam persyaratan yang di buatnya,jelas Dedy yang juga ketua Milenial Appsindo DPD Kota Medan.
Ini tentu saja harus di sikapi walikota medan, karena panitia seleksi ini adalah respresentasi pemerintah kota medan yang juga di anggap kebijakan walikota medan selaku pemegang kuasa masyarakat medan. Faham atau tidak faham, permintaan masyarakat itu simple, agar walikota tidak lagi memilih kucing kurap dalam karung, meski kucing tersebut model anggora atau kucing persia, kalau berkurap tetap namanya kucing kurap,jelasnya.
Selaku pemegang kuasa dari masyarakat medan, hendaknya walikota medan wajib untuk mendengar narasi atau permintaan masyarakat dan bukan malah membiarkan dugaan dugaan praktek praktek pembodohan massal yang di duga di lakukan oleh panitia seleksi penerimaan direksi BUMD tersebut.
Harus ada evaluasi terhadap panitia seleksi penerimaan direksi BUMD dan ini harus Walikota medan yang harus turun dan bukan menerima limpahan berkas dari panitia seleksi yang di duga sudah melakukan cara cara yang kurang bermartabat karena di anggap tidak menghargai hukum sehingga di anggap mendzholimi peserta yang memenangkan pertarungan hukum dengan pemerintah kota,jelas pria yg akrab di sapa bang ded ini.
Kalau panitia seleksi saja sudah tidak menghargai perintah hukum, berarti panitia seleksi tidak lagi menghargai Walikota medan dalam membuat regulasi penerimaan seleksi direksi BUMD. Tahukah pak Wali, dalam pembicaraan grup wa direksi ada salah seorang direksi juga menantang direksi yang lain menunjukkan pengalaman kerja dan sertifikasi ijazah yang legal dan terlegalisir? Karena sang calon yakin bahwa seleksi seleksi yang di lakukan oleh panitia seleksi penuh intrik dan terkondisikan secara sistematis?,cetusnya.
Kekhawatiran sang calon sudah jauh jauh hari telah di prediksi mengingat kuatnya dugaan lobi lobi politik balas budi sehingga di anggap menghianati masyarakat kota medan dan cita cita konsep walikota medan untuk menjunjung tinggi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dengan mengusung kolaborasi medan berkah,tuturnya.
Jangan kesalahan kesalahan walikota medan nantinya dalam memilih calon yang di duga tidak bersih administrasi ini akan menjadi bumerang bagi pemerintahannya dan masyarakat yang memilih pasangan kolaborasi ini. Hari ini....walikota medan di uji untuk menjadi pemimpin yang bijak dan bukan malah kebijaan sehingga merugikan pemerintah kota medan khususnya dan masyarakat medan umumnya,tutup Ketua Harian Appsindo DPD Kota Medan itu sembari berpesan.(021)
INGAT PAK WALIKOTA MEDAN, BUKAN SI TRONDOL ITU AJA YANG BERJASA, TAPI PARA RELAWAN ANDA DI BAWAH YANG MEMILIH DAN BERTEMPUR HABIS HABISAN MENGANGKAT DAN MEMILIH ANDA DENGAN HARAPAN AGAR MEDAN LEBIH BERKAH DAN BERMARTABAT!
JANGAN NANTI KONSEP KOLABORASI MEDAN BERKAH BERGANTI DENGAN KOLABORASI MEDAN BERKABUNG !
JADI LUCU KAN?.(Tim)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.