ATR/BPN Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Karhutla, Sejumlah Hak Tanah Terancam Dicabut

JAKARTA – swarahatirakyat.c

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui evaluasi menyeluruh terhadap Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan administratif, mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui HGU perusahaan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa 11 perusahaan berbasis HGU tersebut sebelumnya direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan hak atas tanah.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini," ujar Nusron.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, kondisi lahan, serta kesesuaian sarana dan prasarana perusahaan.

Pada kelompok pertama, ATR/BPN merekomendasikan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan.

Ketiganya yakni PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020. ATR/BPN memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.

Pertimbangannya mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.

Pada kelompok ketiga, terdapat tiga perusahaan yang hingga saat ini belum memperoleh HGU dan tidak dipertimbangkan untuk mendapatkan hak tersebut maupun izin usaha perkebunan.

Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan masing-masing perusahaan.

Sementara itu, pada kelompok keempat, ATR/BPN merekomendasikan pencabutan sebagian HGU milik PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas keseluruhan 1.510,2639 hektare.

Keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana perusahaan.

Adapun kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang penentuan pencabutan HGU-nya, baik sebagian maupun seluruhnya, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data dan memperoleh dasar yang kuat sebelum pemerintah mengambil keputusan administratif terhadap hak atas tanah perusahaan-perusahaan tersebut.

Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.

Nusron menyebutkan, hasil evaluasi dan data pendukung telah disampaikan. Saat ini, proses memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).

"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.

Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan oleh korporasi sekaligus memastikan pemegang hak atas tanah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Clara)