JAKARTA – swarahatirakyat com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada Semester II Tahun 2026 guna memastikan seluruh target kinerja tercapai secara optimal. Melalui evaluasi berkala dan pengawasan yang lebih terukur, Kementerian ATR/BPN menargetkan capaian kinerja nasional mencapai 98 persen pada akhir tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam arahannya kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Indonesia, Dalu Agung Darmawan meminta setiap satuan kerja segera menyusun strategi teknis sebelum akhir Juli agar target-target prioritas dapat dicapai tepat waktu.
«"Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, strategi teknis harus sudah disiapkan sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar memahami target prioritas di wilayahnya masing-masing serta memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana," tegasnya.»
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program berorientasi pada hasil (result oriented).
"SAKIP bukan sekadar melihat capaian akhir, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi internal. Jika seluruh unsur tersebut berjalan baik, maka pembinaan dan evaluasi program di setiap unit kerja juga akan semakin berkualitas," jelas Dalu Agung Darmawan.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pengawasan pada Semester II Tahun 2026 akan difokuskan secara tematik, terutama terhadap program-program strategis nasional yang memiliki nilai anggaran besar dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Dua program yang menjadi perhatian utama adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, kedua program tersebut harus menghasilkan manfaat nyata sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses pengawasan.
«"Program strategis nasional seperti PTSL dan RDTR harus diawasi secara ketat. Jika hasil akhirnya tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, hal itu dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum," ujar Pudji Prasetijanto Hadi.»
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja agar melakukan evaluasi secara rutin, bahkan setiap minggu, sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
«"Program PTSL dan RDTR perlu dievaluasi secara berkala, minimal setiap minggu. Dengan begitu kita dapat memetakan perkembangan pelaksanaan, mengetahui kekurangan, lalu segera melakukan perbaikan agar target dapat tercapai," tegasnya.»
Selain arahan dari Sekjen dan Irjen, kegiatan evaluasi juga diisi paparan dari Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, yang memaparkan strategi pencapaian target kinerja Semester II Tahun 2026.
Evaluasi tersebut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN di Jakarta, serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Melalui evaluasi berkala, penguatan pengawasan, dan penerapan tata kelola berbasis akuntabilitas, Kementerian ATR/BPN optimistis seluruh program strategis nasional dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan target capaian kinerja sebesar 98 persen pada Tahun 2026.(clara)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.