Tinjau Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Wamen Ossy Pastikan Layanan Pertanahan Berjalan Optimal

Kota Cirebon/swarahatirakyat.com

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cirebon, Selasa (16/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan pertanahan berjalan secara optimal, profesional, serta selaras dengan kebijakan peningkatan layanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam kunjungannya, Wamen Ossy meninjau sejumlah titik layanan, mulai dari loket pelayanan, ruang pengaduan masyarakat, hingga fasilitas pendukung digitalisasi layanan pertanahan. Ia juga berdialog langsung dengan jajaran pegawai Kantah serta masyarakat yang sedang mengurus layanan pertanahan.

“Kantor Pertanahan merupakan garda terdepan pelayanan Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, seluruh proses layanan harus mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan di hadapan jajaran Kantah Kota Cirebon.

Ossy menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus terus diperkuat melalui penerapan sistem digital, peningkatan integritas aparatur, serta budaya pelayanan yang humanis dan transparan. Menurutnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari akurasi dan kepastian hukum yang dihasilkan.

“Kita ingin masyarakat merasa yakin bahwa setiap proses pertanahan yang mereka urus berjalan jelas, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai Kantah Kota Cirebon agar senantiasa menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi, serta membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berintegritas. Ia mengingatkan pentingnya menjauhi praktik percaloan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan resmi yang telah disediakan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pengawasan langsung serta evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja satuan kerja di daerah, guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(clara)