Tangerang – (SHR)Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kawasan perkotaan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, konsep aglomerasi bukan hal baru. Namun, implementasinya kerap terhambat karena terlalu berfokus pada aspek kelembagaan, sehingga persoalan lintas wilayah seperti banjir, kemacetan, dan sampah tidak tertangani secara optimal.
"Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri," ujar Bima.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat mandat untuk memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan berjalan efektif. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Bima menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari kelembagaan ke sektoral agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dan konkret di lapangan. "Fokus pada isu dan sektoral langsung," tegasnya.
Ia mencontohkan penanganan sampah dan transportasi sebagai isu utama dalam kawasan aglomerasi yang membutuhkan pendekatan sektoral. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat yang berfokus pada penyelesaian masalah secara konkret.
Selain itu, integrasi transportasi lintas daerah juga dinilai dapat berjalan lebih efektif jika didukung kejelasan otoritas, skema pembiayaan, serta koordinasi antarwilayah dalam kerangka aglomerasi.
Bima menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat serta komitmen pemerintah daerah, konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral memiliki prospek kuat sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kawasan perkotaan.
Puspen Kemendagri
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.