Poldasu Bagian Poldasu Tidak Transparansi Tentang Kinerja Penyidik Polres Simalungun

SIMALUNGUN,(SHR)Ada apa dengan Ditreskrimum Polda Sumut, Kasus Pembunuhan Berencana Jonres Sinaga belum terungkap.

Dimana sudah 10 bulan Polres Simalungun belum Mengungkap Pelaku sebenernya.

Masyarakat Sangat Kecewa Kinerja Instusi Polres Simalungun belum bisa menangkap pelaku.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama di sampaikan kepada saudara bahwa bagian pengawasan penyidikan ditreskrimum Polda Sumut Menerima Pengaduan Saudara Tersebut Perihal Melimpahkan Surat Pengaduan Masyarakat Law Office JB dan Patners Nomor : 27 / JB & Patners/ VII 2025 /Polsek Tanah Jawa / Polres Simalungun / Polda Sumatera Utara Tanggal 23 April 2025, untuk Itu telah diberikan Pentunjuk arahan Kepada Kapolres Simalungun Sesuai dengan Ditreskrimum Polda Sumut Nomor B / 474 / II / RES.7.5 /2026/ Ditreskrimum ,(6/2/2026).

Henri Sinaga, Ayah Korban Menyampaikan Ke Awak Media di Depan Ditreskrimum Polda Sumut Selasa, (10 /2/2025, Wassidik belum ada buat keterangan dari laporan JP partner Propam Poldasu. Apa kinerja Wassidik Poldasu.

Pengawasan dan Pengendalian (Was-sidik) terhadap lambatnya kinerja penyidik Polri diatur secara terperinci untuk menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Aturan utamanya tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

PUSDIKMIN POLRIPUSDIKMIN POLRI +1

Berikut adalah poin-poin peraturan terkait lambatnya kinerja penyidik:

1. Batas Waktu Penyelesaian Perkara

Berdasarkan standar manajemen penyidikan, penyidik harus menyelesaikan perkara dalam jangka waktu tertentu sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik):

Perkara Sangat Sulit: 120 hari.

Perkara Sulit: 90 hari.

Perkara Sedang: 60 hari.

Perkara Ringan: 30 hari.

Jika melebihi waktu tersebut, penyidik wajib memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) lanjutan dan melaporkan kendala kepada atasan penyidik.

Kewajiban SP2HP (Transparansi)

Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor secara berkala, bahkan jika tidak ada perkembangan signifikan.

Kasus Ringan: SP2HP hari ke-10, 20, dan 30.

Kasus Sedang: SP2HP hari ke-15, 30, 45, dan 60.

Kasus Sulit: SP2HP hari ke-15, 30, 45, 60, 75, dan 90.

Jika penyidik tidak memberikan SP2HP, hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Was-sidik dan Evaluasi Kinerja (Perkap 6/2019) Evaluasi e-MP: Keberhasilan penyidikan dievaluasi melalui aplikasi e-Manajemen Penyidikan (e-MP). Pembinaan: Jika ditemukan pelanggaran (penyidikan lambat/tidak profesional), pejabat was-sidik akan melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis/taktis. Sanksi Administratif: Jika ditemukan pelanggaran administrasi (termasuk kelambatan), pejabat was-sidik merekomendasikan kepada atasan penyidik untuk memberikan pembinaan/sanksi. Jika masyarakat merasa penyidik lambat, peraturan memungkinkan untuk melakukan: Pengaduan Masyarakat (Dumas): Mengajukan komplain ke Was-sidik (Ropaminal/Was-sidik Bareskrim/Propam) untuk mengaudit perkara tersebut.

Gelar Perkara Khusus: Meminta gelar perkara khusus untuk menguji kendala yang dihadapi penyidik. Penerbitan SP2HP: Melaporkan penyidik ke atasan langsung (Kanit/Kasat/Dir) jika SP2HP tidak diberikan sesuai batas waktu. Catatan: Perkap No. 7 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa setiap anggota Polri dilarang menghambat proses penegakan hukum.(Tim)