*Appsindo Mileneal Kota Medan Menolak PPKM Darurat*

Medan,(SHR)Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai di berlakukan oleh walikota medan M.Boby Afif Nst sejak Senin dini hari (12/7/2021) pukul 00.00wib.

Dengan di berlakukannya PPKM Darurat akan semakin menghancurkan ekonomi rakyat dan UMKM yang saat ini masih bertahan tak akan lama lagi akan mengalami hal yang sama, dalam arti kata BUBAR, Ujar ketua mileneal appsindo kota medan Dedi Harvy Syahari.

Konsekwensi yang di ambil pemerintah yang mengutamakan kesehatan seharusnya juga memperkuat ekonomi kerakyatan, sehingga dampak dari PPKM DARURAT ini bisa di minimalisir sekecil mungkin dan tidak berdampak pada terdegredasinya ekonomi rakyat melalui UMKM,ujarnya.

lanjut,ia mengatakan bahwa dapat di bayangkan kesulitan para pelaku usaha, mulai dari yang besar, kecil dan menengah di sumatera utara khususnya medan, hari ini terus terang mereka sangat mengeluhkan kebijakan yang di anggap kurang bijak. Sudah barang tentu, mau tidak mau dan dengan keterpaksaan mereka akan mengurangi cost dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dan pedagang kecil tidak lagi mampu membeli bahan baku akibat tidak adanya daya beli sehingga menimbulkan masalah sosial baru yang nantinya pemerintah sumatera utara khususnya medan akan kelimpungan untuk mengatasinya.

*PEDAGANG SANGAT TERPUKUL AKIBAT PPKM DARURAT*

Perkulakan terbesar di kota medan seperti pusat pasar dan central pasar sangat terpukul akibat di berlakukannya PPKM DARURAT oleh pemerintah sumatera utara dengan surat edaran walikota medan , Pt BDK selaku pengelola medan mall dan central pasar sudah melakukan penutupan selama 8 hari untuk menindak lanjuti himbauan pemerintah , yang artinya hari ini jujur di katakan ekonomi masyarakat kota medan jatuh sejatuhnya,sambung dedi.

Bayangkan karyawan dan karyawati toko yang seharusnya mendapat gaji harian tidak dapat lagi menerima gaji yang akhirnya berimbas pada ekonomi keluarganya yang mungkin hari ini berfikir, makan apa lagi yang harus di persembahkannya untuk keluarga,ucapnya

Sudah pasti ini akan menjadi gejolak pada ketidak percayaan masyarakat terhadap pemimpinnya yang hari ini meregulasikan sebuah kebijakan yang tidak populer di kalangan masyarakat. Yang artinya kepercayaan terhadap pemimpin daerah akan semakin terdegredasi jauh ke bawah akibat tidak lagi memikirkan rakyat kecil yang justru korban nyata dari sebuah kebijakan yang tidak di barengi solusi yang baik.

Para padagang yang hari ini harus membayar hutang ke bank, hutang giro semakin pusing untuk melakukan transaksi akibat ketiadaan dana yang akhirnya pihak pihak yang menjadi kreditur akan melakukan somasi kepada debitur yang akhirnya di blakclist sehingga para pelaku ekonomi tidak dapat lagi menjadi nasabah atau pelanggan yang baik,pungkas Dedi yang juga mengetuai Garuda Merah Putih Communitty.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah di mana tanggung jawab pemerintah ketika regulasi yang menyakitkan ini di berlakukan? Menutup paksa? Mengusir paksa? Membubarkan paksa? Sementara rakyat kecil yang hanya mengandalkan modal hutangan harus menerima cacian dan makian dari PASUKAN SERAGAM GABUNGAN yang hari ini NAMPAK GAGAH HANYA UNTUK MEMAKI DAN MENCACI PARA PEJUANG NAFKAH YANG JUSTRU IKUT MEMBAYAR PAJAK BAGI PASUKAN BERSERAGAM ini,ucapnya.

Hanya berharap kepada BANSOS? Itu siapa yang menikmati kawan??? Pedagang martabak?Tukang sol sepatu atau pedagang salak bulek keliling? Mereka tidak dapat kawan akibat ribet dan ruetnya birokrasi dan mungkin tak terdata akibat sebuah skenario jahat di tengah pendemi covid 19!!!

Mau PSBB, PPKM atau apa pun lagi bahasanya, DEWAN PIMPINAN DAERAH APPSINDO MILENIAL MENOLAK KERAS INSTRUKSI TANPA SOLUSI yang merugikan pelaku UMKM dan pedagang kecil lainnya. Seharusnya penanganan penaganan kesehatan dan perbaikan ekonomi berjalan seiring dan bukan hanya kesehatan! Penurunan pendapatan yang sudah masuk 80% pedagang akibat kebijakan kebijakan tak populer ini nantinya akan menimbulkan reaksi di masyarakat yang tentunya tidak akan mampu di bendung oleh pemerintah,lanjut dedi.

Hari ini masyarakat tidak akan lagi melihat dan menganggap sosok pemimpin itu siapa, namun hari ini mereka akan mempertahankan sejengkal perut keluarganya dari pada terus menjadi korban sebuah kebijakan yang tanpa solusi ini. Mau dia gubernur atau walikota sekalipun, mereka para pedagang tidak akan lagi menganggapnya, karena desakan ekonomi keluarganya.

Dibandingkan mengambil kebijakan PPKM, untuk menjaga keselarasan kesehatan dan ekonomi , seharusnya pemerintah memperkuat pengawasan protokol kesehatan dan saksi terhadap mereka yang mengabaikannya ( prokes ). Sepanjang pendemi covid 19 banyak pelaku usaha gulung tikar dan menutup usahanya akibat kehabisan modal dan harus membayar hutang kepada pihak lain, apakah ini menjadi perhatian pemerintah??? Nonsens, karena hari ini saja PPKM sudah membuktikan pemerintah mengabaikan ekonomi rakyatnya sendiri,sambungnya.

MENGAPA PPKM MENGHANTAM UMKM?

Pertama karena hampir 98 % usaha masyarakat itu adalah berinteraksi antara penjual dan pembeli sehingga masif untuk dilakukan pembatasan.

Kedua, pelaku UMKM masih banyak belum mampu memanfaatkan digitalisasi atau awam terhadap tekhnologi ( online ), sehingga pertemuan fisik dan interaksi menjadi ketentuan antara penjual dan pembeli.

Jika saja pemerintah mau,mungkin hal ini bisa menjadi solusi :

Pertama , pemerintah harus membantu UMKM secara terstruktur hingga selesainya pemberlakuan PPKM ini, sehingga bisa menjadi acuan untuk bertahan semaksimal mungkin bagi pelaku UMKM dan bukan malah meninggalkan UMKM !

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat dengan tehnik tehnik apapun namanya untuk membeli produk UMKM tersebut. Namun biasnya hal ini dan tidak adanya stimulus bagi pelaku UMKM akan menjadi permasalahan yang sewaktu waktu di tuntut masyarakat sesuai dengan PANCASILA dan UUD 1945,tutup ketua harian appsindo kota medan itu.(tim)