Ketua HKM desak Walikota Tanjungbalai agar menonaktifkan KADIS Sosial terkait BPJS KIS

T.Balai SHR

Terkait dengan masalah BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dilakukan pemutusannys oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga menyisakan derita bagi masyarakat Kota Tanjungbalai,yang benar-benar memerlukan untuk melakukan perobatan.

Menurut Ketua Himpunan Koran Mingguan (HKM) Arifin Sitorus pada Wartawan Rabu 7/3/21di Sekretariat HKM Jalan Rusunawa Kota Tanjungbalai bahwasanya.

Beberapa data yang kita himpun dari pihak DPRD Khususnya Komisi "C" untuk Kota Tanjungbalai jumlah penduduknya sekitar 175 Juta jiwa, yang mana dari data penerima manfaat pengguna BPJ KIS adalah untuk bantuan Pemerintah Pusat sebesar 70 ribu Jiwa Bantuan Propinsi Sumut 13 ribu jiwa dan Daerah Tanjungbalai 45 ribu Jiwa dengan total seluruhnya untuk penerima bantuan BPJS KIS setanjungbalai 128 ribu Jiwa, Selain TNI,POLRI dan PNS.

Jadi dari data diatas jelas masyarakat yang tinggal dikota Tanjungbalai hampir seluruhnya mendapatkan pelayanan Kartu BPJS KIS,tetapi oleh DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melakukan Pemutusan Kartu BPJS KIS tersebut sebanyak 25 ribu Jiwa agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai.

Tetapi akibat data yang tidak Akurat dari Dinas Sosial dibawah kepemimpinan Idris mengakibatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perobatan harus menanggung akibatnya karena tidak bisa berobat.

Padahal menurut Ketua Komisi "C" DPRD Tanjungbalai Eriston Sihaloho beberapa waktu yang lalu bahwa mereka DPRD Tanjungbalai telah memberikan anggaran pada Dinas terkait untuk melakukan pendataan secara Akurat.

Tetapi hal tersebut tidak terlaksana dan ini membuktikan bahwa Beliau Kepala Dinas (KADIS) Sosial Kota Tanjungbalai "Idris"tidak dapat melakukan tugasnya serta dana yang telah dianggarkan untuk melakukan pendataan kita duga telah diselewengkan.

Untuk itu kita meminta dan mendesak Walikota Tanjungbalai H.M Syahrial agar KADIS Sosial tersebut dinonaktifkan kalau Kota ini ingin baik dan bersih ungkap Aripin mengakhiri.(Arsito)