Medan (SHR) Ketua Umum Kerukunan Puak Batak Bersaudara (KPBB) Mayjen TNI (Purn) Sumiharjo Pakpahan PhD DMS menggelar Coffee Morning bersama puluhan wartawan dari berbagai media Kota Medan, yang dilaksanakan di Hotel Grand Antares Jl. SM Raja.Rabu (4/8/2019)
Turut hadir Ketua DPD KPBB Sumut Prof Dr Marihot Manullang, sekjen KPBB Ir Rustam Efendy, Sekretaris Umum DPD KPBB Sumut Lindung Pandiangan SE SH,MH dan sebagai pemandu acara Paraduan Pakpahan,SH.
Dalam kegiatan silaturahmi Coffee Morning KPBB bersama wartawan itu terjalin komunikasi interaktif pembahasan budaya dan peran serta masyarakat.
Isu yang paling menonjol dalam pembahasan berkenaan dengan statemen Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi soal “wisata halal” di danau Toba.
Pihaknya meminta Wartawan “Sejukkan” Polemik Wisata Halal di Danau Toba
dan diharapkan masyarakat bersikap positif dalam berpendapat, agar setiap pernyataan yang ada supaya lebih baik ditanyakan langsung kepada yang terkait, sebelum mengembangkan isunya.
“Bukan soal mendukung- tidak mendukung, tapi kita berpikir positif dalam melihat rencana pemerintah. Kalau itu yang terbaik untuk mengangkat PAD (pendapatan asli daerah) di kawasan danau Toba dan meningkatkan ekonomi kerakyatan atau taraf hidup warga di sekitar danau Toba, mengapa kita harus menolak?” tuturnya.
Menurut Sumirharjo, suatu rencana pemerintah harus disikapi dengan cara berpikir yang positif. Khususnya dalam persoalan wisata halal ini, jelas dia, bila memang rencana pemerintah itu merupakan langkah yang terbaik untuk mengangkat PAD di kawasan Danau Toba, kemudian dapat mengangkat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan taraf hidup disekitar Danau Toba, mengapa hal itu harus ditolak.
“Tetapi tentunya kita mendukung. Kita tahu masyarakat yang di sana tentunya tidak bisa menerima pernyataan seperti itu karena tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, kita yang perlu menjelaskan ke sana bahwa setiap program pemerintah yang meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat mengapa kita tidak dukung atau mengapa kita harus menolaknya,” jelasnya.
Sebab, ia memandang, dalam suatu kawasan wisata hal yang perlu diperhatikan adalah apakah daerah tersebut bisa memberikan suatu ketenteraman, kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, ujar dia, sepanjang hal itu bisa terjamin, maka daerah itu pasti akan didatangi oleh para wisatawan.
“Sejuta wisatawan pun akan datang, baik itu dari nusantara atau mancanegara,” tandasnya.
Sebelumnya dalam paparannya, Sumirharjo juga menyebutkan, bahwasanya Gubernur Sumut juga tidak ada mengatakan bahwa wisata halal itu merupakan syariat Islam. Sedangkan pengertian halal itu adalah hal yang universal, sehingga yang menyatakan bahwa itu adalah hukum Islam merupakan tanggapan yang salah.
“Halal bagi seseorang belum tentu halal bagi yang lain. Oleh karena itu kehalalan itu harus ada,” terangnya.
Pihaknya menilai jika rencana tersebut dalam ranah membangun fasilitas atau amenitas ibadah dan kawasan tempat makan halal untuk wisatawan muslim, maka harus disikapi dengan positif.
Selama kearifan lokal seperti adat budaya Batak yang termasuk dalam konsep 3 A yaitu Atraksi, Amnesti dan Aksesibilitas tidak dihilangkan, pihaknya tentu mendukung rencana pemerintah untuk membangun fasilitas lebih baik di sekitar kawasan danau yang dikelilingi 7 kabupaten/kota di Sumatera Utara itu.
Hal itu tentunya akan berdampak bagi jumlah kunjungan wisatawan, jika fasilitas pendukung pariwisata sudah mencukupi maka wisatawan akan merasa nyaman untuk berkunjung, sehingga berpotensi mendatangkan lebih banyak wisatawan.
“Kita berpikir positif dalam melihat rencana pemerinah. Kalau itu yang terbaik untuk mengangkat PAD di kawasan Danau Toba dan mengangkat ekonomi kerakyatan atau meningkatkan taraf hidup di Danau Toba kenapa kita harus menolak, tapi kita justru mendukung,” katanya.
Sementara itu, dikutip dari antarasumut.com, Asisten dan Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut Fitriyus menegaskan bahwa konsep wisata halal semata hanya untuk pembangunan fasilitas ibadah, dan jaminan makanan yang bisa dikonsumsi wisatawan muslim.
Konsep itu hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tanpa menghilangkan kearifan lokal adat dan budaya Batak, yang ada selama ini seperti kuliner babi panggang.
“Maksud Pemprov Sumut sebenarnya bukan begitu. Karena halal itu adalah sebenarnya untuk mendukung ke pariwisata itu sendiri. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kata halal yang dimaksud sudah mendunia. Kalau kita lihat pariwisata di Amerika, Eropa, Australia, itu memang seperti itu. Jadi pangsa pasar ini kan berbagai suku, berbagai agama jadi berbagai latar belakang, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata, jika sarana dan prasarana untuk mereka tidak kita persiapkan,” katanya.
Berdasarkan data Global Muslim Travel Index tahun 2019, potensi jumlah wisatawan muslim mancanegara di Indonesia akab mencapai 230 juta wisatawan pada 2026, sehingga peluang tersebut yang ingin ditargetkan Pemprov Sumut untuk diserap gunaberkunjung ke kawasan Danau Toba. (Ceria)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.