Daniel Pinem: Prihatin Retribusi SIMB Minim, Pangkas Birokrasi Urusan Izin

Medan, (SHR) Anggota Komisi IV DPRD Medan Drs Daniel Pinem mengaku prihatin minimnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan TA 2019. Pada hal, Dinas tersebut diyakini andalan penggali potensi PAD terbesar

“Kita harapkan Dinas Perizinan harus melakukan terobosan baru sehingga mampu menggali potensi peningkatan PAD,” ujar Daniel Pinem. saat melakukan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan TA 2019, Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di ruang komisi IV gedung DPRD Medan, Senin (12/8/2019).

Kritikan itu disampaikan Daniel Pinem setelah mendengar paparan yang disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Medan, Ir Qamarul Fattah. Dimana, pihaknya mengalami Perubahan PAD dari retribusi SIMB dari Rp 147 Miliar menjadi 68,7 Miliar.

Adapun perubahan itu dikarenakan tidak terealisasinya retribusi SIMB Rp 100 Miliar dari bangunan Centre Point. Begitu juga retribus SIMB dari bangunan Podomoro tidak tergali, dimana dari target Rp 25 Miliar hanya terealisasi Rp 10 Miliar dengan alasan ketidaksesuaian ketinggian bangunan.

Terkait hal itu, Daniel mendorong Dinas Perizinan Kota Medan jangan hanya terpokus dari Podomoro dan Centre Point. Sebab, masih banyak potensi lain yang patut digali dalam peningkatan retribusi PAD.

Dikatakan Daniel, minimnya PAD dari retribusi SIMB patut disikapi mengingat banyaknya pembangunan di kota Medan. “Kita heran, kenapa retribusi menurun padahal pembangunan marak. Bagaimana menyikapi hal itu dan apa upaya pak Kadis,” tandas Daniel.

Menurut penilaian Daniel, minimnya PAD dari retribusi SIMB disebabkan malasnya warga mengurus SIMB. Hal itu dikarenakan, birokrasi yang berbelit belit saat pengurusan izin. “Birokrasi itu yang perlu dipangkas. Jangan sampai niat mengurus izin batal karena birokrasi yang berbelit. Hal itu yang perlu dirubah,” terang Daniel.

Sama hal yang disampaikan anggota DPRD Medan Ahmad Arief berharap Dinas dapat melakukan terobosan sehingga dapat meningkatkan PAD. “Urusan izin yang sangat sulit karena birokrasi yang berbelit kiranya dapat dipangkas, ” ujar Ahmad Arif.

Begitu juga banyaknya bangunan dan apartemen di kota Medan diharapkan mampu menambah PAD. Sama halnya soal reklame kiranya dapat ditata dengan baik.(ceria)