Hal itu disampaikan IPW menyusul bantahan dari Ketua KPK Agus Rahardjo soal petinggi polri yang dituduh menerima aliran dana dari pengusaha Basuki Hariman.
“Polda Metro Jaya harus mampu segera mengusut, meringkus dan memenjarakan IndonesiaLeaks yang juga diduga telah menyebarkan kabar bohong,” kata Neta kepada Wartawan, Sabtu (13/10).
Neta membandingkan kasus ini dengan hoaks Ratna Sarumpaet. Menurutnya, kasus Ratna sesungguhnya hanya kasus pribadi yang tidak punya delik hukum dan tidak ada fitnah di dalamnya. Artinya, jika orang yang dibohongi Ratna, seperti Prabowo dan Amien Rais tidak melaporkannya ke polisi, penyidik tidak bisa mengusutnya.
Sementara dalam kasus buku merah, IndonesiaLeaks bisa terjerat UU ITE karena menyebarkan kabar bohong dan fitnah dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ia mempertanyakan, kenapa Polda Metro Jaya tak bekerja cepat laiknya saat meringkus Ratna.
“Padahal di balik IndonesiaLeaks ada sedikitnya 17 institusi yang bisa segera diperiksa polisi, baik sebagai anggota, mitra maupun inisiator, untuk mengetahui dan mendapatkan otak pelaku hoaks IndonesiaLeaks,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Hendardi. Ketua SETARA Insitute ini menilai, model kerja IndonesiaLeaks ditujukan untuk memicu perdebatan di tengah masyarakat. Buntutnya, ini justru rentan dimanipulasi siapa pun guna menghancurkan kredibilitas dan integritas seseorang.
“IndonesiaLeaks bukanlah produk jurnalistik dan bukan produk kerja dari lembaga penegak hukum yang layak dipercaya,” kata Hendardi, Kamis (11/10).
Menurutnya, Kapolri dan jajaran Polri mesti tetap fokus dengan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pengamanan serta pelayanan. Apalagi, Indonesia belum lama diguncang kabar duka gempa Palu dan Donggala. Hajatan Paragames dan pertemuan IMF-World Bank di Bali juga menuntut pengamanan lebih.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.