Panglima TNI dan Kapolri Kunjungi Sumut, 3500 Personel Diberikan Arahan


Medan, (SHR) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto S.I.P bersama Kapolri Jendral Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian M.A Ph.D tiba di Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja. Kedua pimpinan khususnya dibidang keamanan ini langsung mengumpulkan para personel TNI-Polri untuk diberikan arahan di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (19/4) sekira pukul 19.30 Wib.
Dari pihak TNI kegiatan ini dihadiri oleh Pangdam l/BB, Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, SIP, Pangkosek Hasudnas III, Marsma TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, MM, M.Tr, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Teuku Benny Firmansyah, Danlanud Soewondo, Kolonel PNB Daan Sulfi, S.Sos, M. Si
Sedangkan dari Poldasu juga turut hadir Kapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Wakapolda Sumut, Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut, Kapolres/tabes sejajaran Polda Sumut serta para personil gabungan TNI-Polri, Perwira, Bintara, Tamtama sebanyak 3.500 Orang.  Khusus Jumlah Polri hadir sebanyak 1.000 orang.
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P dalam arahannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh personil TNI dan Polri karena mampu memberikan darma bakti terbaik kepada ibu pertiwi yang sangat dicintai. Hal ini terbukti dengan terwujudnya sinergi, soliditas dan solidaritas antara TNI-Polri dengan pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga mampu mencegah potensi timbulnya permasalahan yang dapat menyebabkan gangguan keamanan di wilayah dan hasilnya sekarang dapat terasa bahwa situasi di wilayah Sumut dalam kondisi kondusif.
“Rakyat merasa tenang dalam menjalankan kehidupan dan seluruh stake holder dapat menjalankan tugas dengan lancar. Saya bangga dengan kalian semua. Hal ini tak terlepas dari semua disiplin dan loyalitas personil yang berpegang teguh terhadap perintah pimpinan,” ujarnya.
Saat ini dunia cepat berubah, dapat dilihat bahwa dinamika global diwarnai dengan berbagai permasalahan dan antisipasinya demikian pula dengan dampaknya.  “Kita sedang mengalami perang ganda sehingga kita susah memprediksi ancaman mana yang harus kita hadapi, karena itu semua ancaman yang terjadi dan nyata adanya. Salah satu ancaman yang sedang menimpa Indonesia yaitu Uni Eropa tidak mau menerima hasil kelapa sawit CBO yang sedang berusaha menyelamatkan usaha tani mereka. Saat ini kita tengah memasuki revolusi industri, dimulai bermunculan berbagai teknologi informasi yang ditandai perkembangan digitalisasi. Dahulu manusia mengenal tenaga uap yang dilanjutkan dengan perubahan industri menggunakan listrik dilanjutkan dengan kemajuan teknologi. Saat ini kita memasuki perubahan generasi keempat yaitu generasi digitalisasi. Semua sekarang berubah, manusia menginginkan apapun dapat terwujud melalui digital, dengan perkembangan ilmu teknologi memiliki sisi negatif yaitu ancaman global yaitu ancaman cyber crime, ancaman biologi,” ujarnya.
Panglima juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tiga ancaman cyber, yaitu ancaman korupsi, narkoba, intoleran dan hoax. Ancaman biologi dapat berupa penyebaran penyakit seperti difteri atau virus yang dikembangkan dan dilepas dengan tujuan perkembangan penyakit.  Negara yang dapat mendapatkan energi sebanyak-banyaknya adalah negara yang menguasai teknologi yang tidak memerlukan lahan luas, namun dapat memproduksi bahan makan dalam jumlah banyak.
“Pada tahun 2018 kita akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada serentak di 171 wilayah dan 2019 kita akan melaksanakan tahapan pemilu Pileg dan Pilpres. Dari ketiga ancaman dapat digunakan oknum tertentu pada saat pesta demokrasi untuk melaksanakan kampanye hitam pergerakan massa dengan teknologi informasi dan kita sebagai TNI-Polri harus tetap menjaga netralitas. Saat ini yang harus diantisipasi yaitu ancaman cyber seperti berita hoax, kampanye hitam dan aksi mobilisasi massa. Namun ingat jejak digitalisasi tidak dapat dihapus, sehingga apabila menggunakan hal seperti itu kita mampu untuk mentracking.  Saya panglima TNI dan Kapolri bersama personil akan melaksanakan pengamanan distribusi logistik, kampanye, pemungutan suara, serta timbulnya konflik sengketa hasil pemungutan suara. Perlunya koordinasi dengan instansi lainnya. Hal yang tak kalah penting yaitu netralitas, TNI-Polri yang harus terus memegang teguh netralitas. Jati diri TNI-Polri harus dipegang dan telah dibagi buku saku untuk dipedomani. Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas tentu ada sanksinya. Karena apabila pesta demokrasi berjalan dengan baik, maka suatu kebanggan bagi kita. Pilkada 2018 dan tahapan Pilpres 2019 harus sukses. Jadikan tugas yang kita laksanakan sebagai ladang ibadah,” ujarnya.
Panglima TNI juga memberikan atensi dan harapannya yakni untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada TNI Polri jangan sampai dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. “Salah satu kegiatan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat yaitu kegiatan pelanggaran disiplin. Lakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap keamanan negara. TNI-Polri sebagai aparat negara harus berdiri tegak di atas semua golongan dan harus mampu menjadi perekat kemajemukan dengan tulus dan ikhlas tidak mudah menyerah. Agar pimpinan dapat dekat dan menyatu dengan anak buahnya. Jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI Polri, sehingga terjalin hubungan baik antar individu.  Laksanakan tugas dengan baik, semoga yang saya sampaikan dapat dipedomani, selamat bertugas,” ujarnya mengakhiri.
Sementara Kapolri Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D  mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai salah suatu kebanggaan bagi dirinya untuk meningkatkan solidaritas antara TNI-Polri.  Pentingnya soliditas dan solidaritas TNI-Polri, karena itu adalah pilar utama keutuhan NKRI, dan kita semua adalah bagian dari itu.
“Setiap individu di setiap organisasi mempunyai peran yang sama, Indonesia ini adalah suatu negara dan harus kita topang bersama agar Indonesia ini tetap berdiri, karena itu kita harus peduli. Kita harus memahami Indonesia ini walaupun kita tidak berpolitik, tapi kita harus tahu politik di Indonesia ini untuk tetap menjaga keutuhan negara ini. Saat ini kita menghadapi situasi non liberalisasi karena instrumen militer akan dapat berubah mungkin tidak lagi dengan perang fisik tetapi dengan digitalisasi, karena pertarungan utama sekarang adalah pertarungan ekonomi,” ujarnya
Lanjutnya Cyber media ini bisa memecah belah bangsa, seperti yang terjadi di Suriah. “Kita di Indonesia ini cyber media ini sangat luar biasa, kalau kita tidak memahami itu kita jadi ikut menyebarkan informasi hoax. Melakukan inovasi dengan kemampuan cyber seperti meningkatkan sektor energi, banking system, memiliki kesatuan komando, karena itu kita harus menanamkan NKRI harga mati. Kekuasaan ada di tangan rakyat, karena itu kita harus dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Survei menunjukkan 3 lembaga dipercayai publik adalah TNI, KPK dan Polri. Artinya TNI-Polri dipercayakan oleh masyarakat untuk menjaga NKRI. “Karena itu kita haru menjaga soliditas TNI-Polri. Syarat negara menjadi dominan populasi yang besar, SDA yang berlimpah, Wilayah yang sangat besar; karena itu Indonesia masuk di kriteria negara yang dominan, tetapi mempunyai syarat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, stabilitas politik dan keamanan. Politik adalah pertarungan kekuasaan, kekuasaan cenderung untuk menyimpang, sekali dia menyimpang dia akan kehilangan kepercayaan publik karena itu kita harus tetap menjaga kepercayaan public,” ujarnya.
Lanjutnya, TNI-Polri mempunyai harapan besar untuk menopang Indonesia untuk memajukan Indonesia nantinya. System politik yang sudah berjalan biarkan berjalan, TNI-Polri harus tetap menjaga netralitas karena netralitas adalah salah satu hal yang besar untuk mendapatkan kepercayaan publik.
“Harapan masyarakat sangat besar kepada TNI-Polri untuk menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Tolong dijaga sinergitas antara TNI-Polri untuk benar-benar dilaksanakan,” ujarnya mengakhiri. (ceria)
Share on Google Plus

About Swara Hati Rakyat

Media Online
www.SwaraHatiRakyat.Com
"Menyuarakan Hati untuk Kebenaran"
Telp.Redaksi : 0813-9764-0276