Pembangunan Pasar Kampung Lalang Jangan Tertunda Lagi

Medan, (SHR) Setahun lebih sudah revitalisasi Pasar Kampung Lalang mangkrak dan pedagang menjadi korban, sejak dilakukan penggusuran pada 23 Maret 2017 lalu.
Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, yang juga Politisi Gerindra, mengatakan puncak masalah mangkrak pembanguan, terjadi pada 12 Desember 2017 saat pihaknya bersama kepala Dinas Perkim-PR, perwakilan PT Budi Mangun dan pedagang menandatangani nota kesepakatan (MoU) atas kelanjutan pengerjaan Pasar Kampunglalang

Padahal mereka berjanji tapi tidak juga ditepati. Nah, perjanjiannya mulai dari 24 Desember 2017 sampai 24 Januari 2018 harus sudah ada progres 30 persen,“ kata Godfried.
“Selanjutnya dari 24 Januari sampai 24 Februari 2018 progresnya sudah mencapai 60 persen. Nyatanya di lapangan progres itu tidak pun sampai 30 persen," tambahnya.
Ditemui saat mengikuti Operasi Pasar (OP), Gerakan Stabilisasi Harga Pangan (GSHP) bersama dengan Bulog Divre I Sumut, di Pasar Sei Sikambing, Medan, Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya mengatakan memang Kampung Lalang merupakan unit pasar yang dibangun oleh Pemko Medan dan Dinas Perkim.
Namun, proses pembanguan akan tetap dilaksanakan oleh PT Budi Mangun KSO.

Terkait RDP yang sempat dilakukan sebelumnya, Rusdi mengatakan itu bukan merupakan produk DPRD Sumut. Karena tidak ada semacam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Sumut.
“Solusi yang kita cari, jelas Pasar Kampung Lalang harus segera kerjakan dan selesaikan,“ kata Rusdi di Pasar Sei Sikambing Medan, Rabu (28/3/2018).
"Sekarang kita minta Pemko melalui Dinas Perkim, supaya mengkontrol habis pekerjaan Pasar Kampung Lalang. Jangan lagi macet, tersendak dan mangkrak," tambahnya.
Lebih lanjut, Rusdi menjelaskan bahwa harus ada komitmen tegas dari Dinas Perkim, supaya dikontrol habis dari pihak kontraktor PT Budi Mangun KSO, agar jangan tertunda lagi pembangunan pasar tersebut.
"PT Budi Mangun KSO akan tetap melaksanakan proyek Pasar Kampung Lalang, tapi dengan cara yang berbeda. Nanti untuk teknis dari Dinas Perkim yang melakukan, agar ada kontrol kuat supaya proyek berjalan dengan baik," jelas Rusdi (ceria)