Medan, (SHR) . Provinsi Sumatera Utara membutuhkan pempimpin yang berkarakter guna meningkatkan
pembangunan karakter di bumi Melayu itu.
Begitu dikatakan Anggota DPR RI Effendi MS Simbolon da5lam Media elektronik, Swara Hati Rakyat.Com Sabtu Sore (2/9).
Hal
yang sama dikatakannya usai menghadiri dialog Interaktif dan Pemuda
Sumatera Utara yang bertema Quovadis Pembangunan Sumatera Utara di Kafe
Ulos, tadi sore.
"Berdasar hasil diskusi para tokoh anak muda di
Sumut tadi bahwa Sumut menginginkan pemimpin yang berkarakter,
berwibawa, punya harga diri, punya jati diri dan komitmen," katanya.
Anggota
DPR RI dari Komisi I itu menyimpulkan, karakter pemimpin yang
diinginkan bukan hanya jauh dari korupsi, melainkan mampu memberikan
pelayanan dan memberikan hak-hak masyarakat yang selama ini terampas.
Selama
ini, lanjut Effendi, dari aspirasi dan tanggapan peserta yang hadir
menggambarkan kekecewaan terhadap pemimpin yang belum bisa mengakomodir
kepentingan rakyat.
"Hasil diskusi ini akan kami serap dan dilaporkan ke pimpinan nantinya," ucapnya.
Ketua
Umum GM FKPPI Hans Silalahi yang menjadi narasumber dalam dialog
interaktif itu mengatakan, saat ini Sumut sudah menjadi barometer
miniaturnya Indonesia.
Sumut, kata dia, memiliki potensi yang
cukup besar dengan letaknya yang strategis. Sehingga, katanya, tak heran
pusat meletakkan 10 proyek strategis di provinsi yang memiliki 1,1 juta
hektare kelapa sawit.
"Berdasarkan UU 23/2016 tentang 10 proyek
strategis, respons pembangunan masyarakat tidak ada. Kenapa? Masyarakat
seolah tidak mau tahu," tanyanya dalam dialog saat itu.
"Sudah
beberapa kali kita ganti gubernur. Apa sih yang dibutuhkan Sumut? Kita
harus benar-benar membangun, dimulai dari membangun karakter. Orang
Sumut itu yang pertama keras, kedua keras-kerasan, dan ketiga kerada,"
ucapnya.
Hans melanjutkan, pemimpin yang pas untuk Sumut haruslah
orang Sumut. Karena, katanya, kalau bukan orang Sumut kurang sense of
belongingnya untuk membangun Sumut. "Kalau orang luar Sumut, kurang rasa
memilikinya," sebutnya.
Dialog interaktif saat itu dihadiri beberapa organisasi seperti FKPPI, Cipayung Plus, GMNI, HMI, IMM, dan jurnalis senior.
Menurut
salah seorang peserta dari IMM, Aulia, pembangunan di Sumut sebaiknya
diawali dari pendidikan. Apalagi pendidikan di daerah tertinggal yang
terkesan terabaikan.
"Berbicara persoalan pembangunan sama dengan berbicara pendidikan yang sama halnya membangun bangsa," katanya.
Bintor Simanjuntak dari GMNI menambahkan, komponen penting selain pendidikan adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih.
"Birokrasi
harus diberersihkan baru bicara membangunan. Mau menbangun apa saja,
pendidikan, infrastruktur. Barulah kita bilang mau membangun. Banyak
sekali korupsi di Sumut," pungkasnya. (ceria)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.