Komisi IV DPR RI, Fadly Nurzal, Sag sosialisasi UU No 7/2016 Terkait Nasib Nelayan


BELAWAN -SHR  Pembentukan Undang-Undang No VII Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah dalam melindungi nelayan. 

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Fadly Nurzal dalam penyampaian sosialisasi UU No. 7 Tahun 2016 yang diadakan diaula PPSB Gabion Belawan Jum'at siang sekira pukul 13.00 WIB (9/6).


Anggota Komisi IV DPR RI itu juga menyampaikan, aturan yang mengatur nelayan tidak ada sehingga yang terjadi adalah yang kuat mengatur yang lemah. Dengan undang-undang ini diharapkan nelayan lebih percaya dan lebih yakin dalam bekerja karena merasa nyaman dan dilindungi pemerintah.

Dalam menyampaikan sosialisasi tersebut, pihak legislatif juga mendorong agar instansi terkait yang berhubungan dengan masalah perikanan dan kelautan bisa sinergi membantu kelangsungan hidup masyarakat nelayan.

Pada kesempatan itu, Fadly nurzal juga memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk menyampaikan kondisi perikanan didaerahnya masing-masing. Adnan Nur salah seorang perwakilan masyarakat dari Langkat menyampaikan bahwa, alihfungsi mangrove di Langkat dan sekitarnya segera ditindak. "Diminta kepada anggota dewan, KKP segera menindak pengusaha sawit yang telah mengalihfungsikan lahan mangrove," ujarnya.

Fadly Nurzal dalam menyikapi kondisi tersebut menyatakan bahwa peran serta masyarakat dan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum harus terus dilakukan agar tindakan alihfungsi kawasan perikanan dapat dihentikan. "Peran serta masyarakat maupun pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus dilakukan dan jangan sampai berhenti dan kalah dengan para pelaku alihfungsi," kata Fadly.

Sementara itu Kabiro Hukum KKP, Tini Martini, menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat untuk  melindungi dan memperhatikan nasib nelayan baik itu peraturannya maupun pemberian asuransi.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut beberapa perwakilan nelayan seperti HNSI, PPSB, Airud, Lantamal I, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Dinas Pertanian dan Kelautan Medan, Karantina Ikan, Kantor Stasiun Pengawasan Perikanan dan lainnya (Ariel/Ferro)
Share on Google Plus

About Swara Hati Rakyat

Media Online
www.SwaraHatiRakyat.Com
"Menyuarakan Hati untuk Kebenaran"
Telp.Redaksi : 0813-9764-0276