Proyek PU di Mengkirai Luput dari Pemeriksaan BPK

Kantor Dinas PU Langkat

Langkat,Sumatera Utara, (SHR) Proyek lanjutan peningkatan jalan hotmix Tahun Anggaran 2016 lokasi di Dusun I, II, III, IV, V Desa Bukit Mengkirai, Kecamatan Gebang Sepanjang 4.850 meter, dengan anggaran Rp8.071 miliar dijadikan proyek luncuran 2017, konon luput dari pemeriksaan BPK RI.
Peningkatan jalan hotmix tersebut dikerjakan dua kontraktor, PT SMJ (Sumber Mitra Jaya) beralamat di Jakarta sepanjang (3.000 x3m) dengan dana Rp4.997 miliar satu paket lagi atau di Dusun II,III,IV, V belum diketahui nama perusahaannya.
Tapi diakui Mahen, penduduk Stabat sebagai kontraktornya mengerjakan hotmix sepanjang 1.850 meter berbiaya Rp3.074 miliar lebih. Kedua paket proyek hotmix tersebut dikerjakan pada 2016 mengalami rusak parah sudah dibayar, kemudian dijadikan paket luncuran.
Kendati demikian, Sekretaris Dinas PU-PR (Pekerjaan Umum-Penataan Ruang) Langkat, Ilham Bangun tetap bersihkukuh kedua paket proyek hotmix tersebut belum dibayarkan. Termasuk paket proyek yang dikerjakan PT SMJ."Karena itu, dijadikan proyek luncuran pada 2017,"katanya, kemarin.
Menurut aktivis LPI TIPIKOR (Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi) Sumut, Supriono ST, proyek hotmix yang dikerjakan amburadul hingga di sana sini ditemukan kupak-kapik diduga luput dari pantauan pemeriksaan BPK RI.
Hal tersebut diketahui dari masyarakat setempat yang sudah siaga menunggu Tim BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) melakukan pemeriksaan seluruh proyek di PU-PR Langkat. Mereka merasa kecewa karena tim tidak turun ke Bukit Mengkirai memeriksa proyek.
"Kalau saja Tim BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap proyek amburadul di Desa Bukit Mengkirai diduga akan ada temuan unsur KKN (Korupsi, Kolusi/Persengkongkolan dan Nepotisme) terhadap lelang/tender proyek jumlah ratusan paket proyek akan terbongkar,"kata warga.
Kedua pemenang tander proyek hotmix di Desa Bukit Mengkirai tersebut termasuk ratusan paket Tahun Anggaran 2016 mengabiskan dana sekitar Rp246 miliar sempat didemo ratusan rekanan/ kontraktor ketika lelang proyek dibuka.
Rekanan pendemo ketika itu memajang spanduk di depan Kantor Dinas PU-PR dan di depan Gedung DPRD Langkat yang bertuliskan: “Rp15 miliar diperebutkan rekanan/kontraktor lokal, Rp246 miliar dikuasai lima kapitalis dan yudikatif tutup mata ?”.
Munculnya dugaan KKN setiap tahun anggaran lelang/tander proyek di Dinas PU-PR Langkat, karena di duga mengedepankan KKN. Tidak saja rekanan yang melakukan demo, tapi juga para mahasiswa bergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Sumut (PB Himala SU).
Meraka kerap turun ke jalan mendemo Dinas PU-PR sekaligus menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Langkat hingga tiap musim lelang proyek muncul suasa gaduh. Karena LPI TIPIKOR, GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Langkat, M Jend Edward Hutabarat, ICW Korda Langkat Mas’ud Dimas dan LSM P3KP Prawito, akan berkoalisi untuk menyampaikan laporan ke KPK dan Kejaksaan Agung di Jakarta. (ceria)