Pemko Medan,Saatnya Membangun Transportasi Komunal

Medan,SHR- Walikota harus bersikap ‎cepat, karena hal ini berdampak untuk menjaga suasana yang kondusif bagi kehidupan sosial di Kota Medan, terutama bagi ekonomi masyrakat,hal ini dikatakan Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Panggaribuan ,beliau menduga akan terjadinya konflik antar pengemudi becak motor dengan pengemudi online kembali, pasca aksi oleh ratusan pengemudi becak di kantor Pemko Medan, Selasa ( 21/02), yang menolak keberadaan transportasi berbasis online beroperasi di Medan.

Sutrisno Panggaribuan menyebutkan, salah satu dugaan pemicu keributan antara pengemudi becak dan gojek di karenakan, pengemudi becak yang menyampaikan tuntutan kepada Pemko Medan tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Walikota Medan.

Menurutnya, aksi saling sweeping yang mengakibatkan terjadinya perang terbuka, saling lempar, bahkan sampai terjadinya insiden penganiayaan kepada pengemudi ini, dapat berlanjut kepada konflik yang semakin meluas, dan di khawatirkan meresahkan masyarakat.

Apabila Walikota Medan, Dzulmi Eldin tidak segera memfasilitasi para pihak untuk duduk bersama, dalam menyelesaikan masalah hal ini terus berkepanjangan, jelas Sutrisno Panggaribuan .

Sehingga dalam hal ini jangan di biarakan begitu saja, pemerintah harus bergerak cepat dan turun tangan agar tidak menimbulkan korban lain demi keamanan dan kedamaian dikota medan ini,"Unggkap Sutrisno Panggaribuan.

Sebagai wakil rakyat di Provinsi Sumut, kondisi ini menurutnya bertolak belakang dengan penghargaan di bidang tata kelola lalu lintas yang baru- baru ini diterima oleh Walikota Medan dari Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu.

Atas kejadian ini, menurutnya ada beberapa cacatan penting yang perlu diketahui oleh masyarakat yakni, Pemerintah Kota Medan ternyata tidak memiliki grand design sistem transportasi Kota khususnya kepada transportasi berbasis online yang hadir.

Pemko medan tidak memiliki perangkat regulasi yang dapat digunakan untuk mengatur sistem online tersebut, sehingga kehadiran transportasi seperti gojek, Grab Car dan sejenisnya mendapat penolakan dari pihak pengelola transportasi publik lainnya, dan itu yang terjadi saat ini,Ucap Sutrisno Panggaribuan

Selain itu,‎ pemasalahan lain yang harus dicermati adalah, laju penambahan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan laju penambahan ruas jalan, membuat kepadatan pengguna jalan raya berdampak terhadap pengemudi yang berpacu mengejar waktu.

Apalagi tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja mengakibatkan banyak warga yang memilih bekerja sebagai pengemudi angkutan kota, becak motor, taksi hingga angkutan umum berbasis online.

Ditambah dengan kemudahan kredit bermotor yang ditawarkan kepada masyarakat, kelayakan pengendara dalam mengemudi kendaraan, proses penerbitan SIM yang mudah, serta penataan ruang yang tidak tepat dan penggunaan area yang tidak sesuai peruntukan juga menjadi variabel yang ikut menyumbang persoalan sistem transportasi kita, khususnya di kota Medan.

Untuk itu ia berharap kepada masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu negatif yang dapat menimbulkan perpecahan, dan khusus kepada Walikota Medan agar segera mengambil dan menyusun langkah strategis, terencana, dan terukur, serta kongkrit baik untuk program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dalam menangani permasalah transportasi di kota ini.( Leo )