Medan, (SHR) Unjuk rasa yang dilakukan penarik becak bermotor (betor) di Medan, Selasa (21/2), diwarnai aksi sweeping. Pendemo menghentikan rekannya yang masih mengangkut penumpang maupun GO-JEK yang melintas.
Sejumlah penarik becak bermotor yang melintas di seputaran Lapangan Benteng langsung diberhentikan pengunjuk rasa. Penumpang dipaksa turun.
Becak bermotor yang ngotot mengantarkan penumpangnya terus dikejar. Sementara para pengemudi yang dihentikan mengaku tidak mengetahui adanya aksi unjuk rasa.
"Kita kan sudah sepakat dari kemarin untuk nggak menarik. Nggak mungkin dia nggak tahu, kan semua pangkalan sudah dikasih tahu," sebut Jekson, seorang penarik betor.
Petugas kepolisian mengawal aksi para pengemudi becak. Mereka mengingatkan agar mereka tidak bertindak anarki.
"Pelan-pelan saja mengajaknya. Jangan pakai kekerasan," ujar seorang Polantas.
Aksi sempat memanas ketika sepeda motor dengan penumpang mengenakan helm hijau bertuliskan GO-JEK melintas di sana. Sejumlah pengemudi becak menghentikan dan mengerubunginya. "Cabut kau dari sini," teriak pengemudi becak.
Mereka merampas helm GO-JEK yang dikenakan penumpang. Helm itu dibanting ke aspal hingga rusak. Pengemudi GO-JEK hanya terdiam, sementara perempuan yang jadi penumpangnya ketakutan dan menangis. Petugas kepolisian yang berada di lokasi itu langsung mengamankan pengendara sepeda motor dan penumpangnya. "Jangan diganggu orangnya, biarkan dia lewat," ujar seorang polisi berpakaian preman.
Setelah pengendara sepeda motor berlalu, ratusan penarik becak bermotor sempat menyatakan akan melakukan sweeping terhadap pengendara angkutan berbasis aplikasi online. Namun, rencana itu berhasil diredam aparat kepolisian yang sejak awal telah bersiaga di lokasi.
Ratusan pengemudi becak bermotor ini berunjuk rasa ke Kantor Wali Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, Selasa (21/2), untuk meminta Wali Kota Dzulmi Eldin bertindak tegas melarang operasional angkutan online.
"Kami menolak angkutan online karena menyebabkan penghasilan kami turun drastis. Sudah nggak makan kami. Mereka pun bukan angkutan umum yang legal, tidak punya izin seperti kami yang menggunakan pelat kuning," kata Sembiring, seorang penarik becak.
Sejak munculnya angkutan berbasis aplikasi online di Medan, pendapatan pengemudi becak di kota ini turun drastis. Mereka kehilangan penumpang, termasuk yang selama ini menjadi pelanggannya.
"Biasanya saya dapat Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu sehari, sekarang sejak ada angkutan online ini, pendapatan saya paling tinggi Rp 60 ribu sehari, padahal sewa becak saja sudah Rp 30 ribu," kata Faisal, pengemudi becak lainnya.
Pengemudi becak bermotor lainnya mengakui mereka jelas kalah bersaing dengan angkutan online.
"Mereka bisa seenaknya mengambil penumpang di mana saja, sementara kami dibatasi. Kami bayar setoran dan harus mengurus perizinan angkutan umum, tapi mereka sama sekali tidak," sebut Iben, juga pengemudi becak.
Jumlah pengunjuk rasa yang datang ke Kantor Wali Kota Medan terus bertambah. Mereka membawa serta becak masing-masing. Jalan Maulana Lubis pun ditutup karena kendaraan roda tiga itu diparkirkan di badan jalan.
Arus kendaraan dari Jalan Maulana Lubis dialihkan ke Jalan Imam Bonjol. Jalan Pengadilan pun direkayasa menjadi dua arah. "Jalan sementara kami alihkan dan saat ini petugas sedang mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan," ucap Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Indra Warman.
Belum Punya Izin
Dari Kantor Wali Kota, pengemudi bergerak ke kantor Go-Jek, Jalan Perintis Kemerdekaan. Karena kantor itu tutup mereka pindah ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), di Jalan Pengeran Diponegoro. Dalam aksi di Kantor Gubsu, massa abang beca yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan dan Transportasi Umum (SATU) menuntut hal yang sama kepada Gubsu untuk menutup angkutan umum berbasis online.
Pantauan wartawan, ratusan Polisi dan Satpol PP menjaga Kantor Gubsu. Aksi berlangsung tertib, namun Jalan Diponogoro tepatnya di depan kantor Gubsu terpaksa ditutup saat aksi berlangsung. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Kartini.
"Tuntutan kita masih sama, tutup angkutan berbasis online, kami tidak mendapat jawaban dari wakil Wali Kota. Oleh karena itu kami kemari, untuk mendesak Pemprovsu mendengar keluhan kami. Kami ingin keadialan," ujar Djohan Merdeka, Koordinator Umum SATU saat orasi.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pemprov yang diwakili Aswin Dalimunthe selaku Kasi UPT Dinas Perhubungan Rantau Prapat menemui massa yang mulai memanas. Dirinya mengatakan bahwa tuntutan aksi dari peserta demontrasi telah diterima.
"Tuntutan kalian telah kita sampaikan. Saya di sini mewakili Kadis Perhubungan memang untuk izin angkutan umum berbasis online belum ada izinnya. Kita akan surati kantornya untuk perkara izin tersebut. Apabila ketika sudah kita surati, pihak angkutan umum berbasis online masih beroperasi kita akan tertibkan." ujar Aswin ketika memediasi demonstran.
Menanggapi hal tersebut, Djohan Merdeka, Koordinator Umum SATU mengatakan, pihaknya saat ini tidak mau pemerintah yang bersangkutan hanya sekadar cakap saja. "Kita tidak mau pihak Pemprov Sumut yang memediasi, hanya sekedar cakap-cakap saja, kami mau bukti suratnya," ujar Djohan.
"Kita akan kasih lihat suratnya, kami minta dua orang perwakilan dari saudara-saudara untuk mendiskusikan di dalam," kata Aswin Dalimunthe. (ceria)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.